SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.
Bawaslu Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu dan meningkatkan peran serta pencegahan pelanggaran Pemilu yang akan datang.
Ajakan tersebut disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan tema “Pengawasan dalam Pemilu Bukan Hanya Tugas dari Penyelenggara Pemilu,” yang diikuti oleh tokoh masyarakat, linmas, karang taruna serta PKK dan pelaksanaan bertempat di Kelurahan Purwoyoso, Ngaliyan, Senin 13 April 2026.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Lurah Purwoyoso, Agus Riyanto, beliau berharap dengan adanya kegiatan ini seluruh masyarakat bisa berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan demokrasi sehingga dapat tercipta Pemilu yang jujur, adil, dan transparan.
“Dalam pelaksanaan Pemilu pengawasannya menjadi tanggung jawab kita semua bukan hanya Bawaslu, supaya bisa terlaksana Pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Harapannya nanti pemilu kedepan semua masyarakat bisa berpartisipasi mensukseskan pelaksanaan demokrasi di wilayah kita,” ujar Lurah Purwoyoso
Pada kesempatan pertama selaku narasumber, Ali Umar Dhani, Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas.
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu menjadi indikator penting keberhasilan demokrasi. Beliau juga menegaskan bahwa pengawasan Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga masyarakat secara luas.
“Pengawasan Partisipatif adalah kunci keberhasilan Pemilu yang berintegritas. Keterlibatan aktif masyarakat akan memperkuat demokrasi dan memastikan hasil Pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Pengawasan Pemilu bukan hanya tugas dari Bawaslu, perlu peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu untuk meningkatkan kualitas Pemilu yang lebih baik, karena tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu menjadi indikator kualitas demokrasi kita,” ujar Ali.
Ali menambahkan pemanfaatan teknologi diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan, terutama dengan melibatkan generasi muda yang memiliki kedekatan dengan dunia digital.
Lebih jauh Ali berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menyukseskan pemilu yang demokratis, serta mendorong terciptanya sistem demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel di masa mendatang.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, menekankan bahwa diperlukan sarana untuk melakukan konsolidasi demokrasi melalui forum-forum strategis dengan masyarakat guna memperkuat pemahaman bahwa dalam setiap penyelenggaraan akan ada potensi pelanggaran Pemilu.
Salah satu pelanggaran yang marak yaitu politik uang sehingga peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk menekan dan meminimalisasi pelanggaran tersebut. Partisipasi masyarakat dalam politik sangatlah penting, tidak hanya menggunakan hak pilih tapi berani terlibat dalam mencegah pelanggaran.
“Dalam setiap penyelenggaraan akan ada namanya pelanggaran Pemilu. Yakni tindakan yang bertentangan, melanggar, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap Pemilu. Sehingga kedepan menjadi tugas kita bersama untuk menekan dan meminimalisir pelanggaran salah satunya politik uang agar tidak tumbuh dan berkembang pada Pemilu yang akan datang,” tegas Arief.
Arief menjelaskan bahwa peran Bawaslu yaitu menerima aduan serta laporan dari masyarakat sehingga masyarakat dihimbau dalam memberikan informasi, aduan, atau laporan disertai dengan bukti-bukti.
“Peran masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran merupakan keniscayaan yang perlu dilakukan demi terwujudnya demokrasi yang bermartabat,” pungkasnya.
Hery Priyono
