SEMARANG (SUARABARU.ID) – Perekonomian Jawa Tengah mengawali tahun 2026 dengan pijakan yang kokoh. Perpaduan antara indikator makroekonomi yang stabil serta kinerja fiskal yang kredibel menjadi motor utama penjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika global.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Tengah, Arief Yanuar, dalam keterangan resminya secara daring, Kamis 26 Maret 2026, mengungkapkan bahwa APBN terus menjalankan fungsinya sebagai instrumen stabilitas dan akselerator ekonomi daerah.
Secara mendalam dijelaskan, terhitung hingga akhir Februari 2026, realisasi pendapatan negara di Jawa Tengah mencapai Rp19,43 triliun atau 14,83 persen dari target.
“Kinerja fiskal kita hingga Februari tetap solid. Meski pendapatan negara mengalami sedikit kontraksi 3,23 persen (yoy), namun pertumbuhan signifikan terlihat pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melonjak 27,95 persen. Ini didorong oleh optimalisasi layanan publik dan BLU,” ujar Arief.
Lebih jauh dirinya memaparkan, ketangguhan ekonomi Jawa Tengah tecermin dari pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2025 yang mencapai 5,84% (yoy), angka yang berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional.
Tercatat, hingga saat ini sektor jasa keuangan dan asuransi menjadi primadona lapangan usaha, sementara ekspor menjadi motor dari sisi permintaan.
Adapun tingkat kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren perbaikan yang inklusif, hal ini ditandai dengan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat ke level 116,18.
Selain itu hal lainnya seperti tingkat kemiskinan turun menjadi 9,39% yang disusul dengan pengangguran terbuka yang menyusut ke angka 4,32%, dan Gini Ratio yang terhitung membaik menjadi 0,350.
“Pertumbuhan ekonomi kita tidak hanya sekedar angka, tapi mulai diikuti dengan perbaikan kualitas kesejahteraan masyarakat secara merata,” tambah Arief.
Dia juga menjelaskan, memasuki periode hari besar keagamaan, inflasi di Jawa Tengah tercatat sebesar 4,43 persen (yoy) pada Februari 2026. Kenaikan harga pada komoditas seperti daging ayam dan cabai rawit dipicu oleh meningkatnya permintaan menjelang Ramadan.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN. Di Jawa Tengah, THR untuk ASN Pusat telah tersalurkan sebesar Rp 987,66 miliar, sementara untuk ASN Daerah mencapai Rp2,00 triliun bagi 423.080 penerima.
“Penyaluran THR ini kami harapkan menjadi stimulus fiskal yang kuat. Ada multiplier effect yang besar bagi konsumsi rumah tangga selama Idul Fitri, yang pada gilirannya akan menyokong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” jelasnya.
Dukungan terhadap ekonomi kerakyatan juga terus dipacu melalui penyaluran pembiayaan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat tumbuh 11,33 persen dengan nilai Rp8,41 triliun. Lonjakan drastis terjadi pada pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang tumbuh sebesar 93,96 persen (yoy).
Menutup keterangannya, Arief menekankan bahwa meskipun APBD saat ini masih mencatat surplus besar sebesar Rp10,44 triliun, hal tersebut justru memberikan ruang fiskal yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi belanja pada periode berikutnya.
“Fondasi kita di awal tahun ini sangat kuat. Dengan sinergi antara pusat dan daerah, kami optimistis momentum pertumbuhan Jawa Tengah akan terus terjaga sepanjang 2026,” pungkasnya.
Hery Priyono
