SEMARANG (SUARABARU.ID) – Ruang pelatihan virtual itu terasa berbeda pada Selasa, 10 Pebruari 2026. Sebanyak 42 peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) tak hanya mendengarkan materi, tetapi diajak merenungkan kembali makna terdalam pelayanan publik, memanusiakan manusia. Penguatan nilai dasar PNS BerAKHLAK tersebut disampaikan oleh widyaiswara Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Semarang, Dr. Muh Khamdan, dengan pendekatan yang membumi dan menyentuh sisi kemanusiaan ASN.
Khamdan membuka sesi dengan mengingatkan bahwa pelayanan publik bukan sekadar rutinitas administratif atau pemenuhan indikator kinerja. Pelayanan menurutnya, adalah perjumpaan nilai antara negara dan warga. Di titik itulah martabat manusia diuji, apakah layanan menghadirkan rasa aman, adil, dan dihargai, atau justru sebaliknya.
Nilai berorientasi pelayanan dalam BerAKHLAK menjadi benang merah pemaparannya. Khamdan menegaskan pentingnya pengarusutamaan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) sebagai fondasi layanan publik masa depan. “Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sadar bahwa setiap warga datang dengan kondisi, latar belakang, dan kebutuhan yang berbeda,” ujarnya.
Ia menolak keras segala bentuk diskriminasi layanan, baik yang lahir dari prasangka, kebiasaan birokrasi, maupun ketidaksadaran aparat. Negara, kata Khamdan, hadir justru untuk mereka yang paling rentan. Tanpa keberpihakan yang adil, pelayanan publik kehilangan ruhnya sebagai instrumen keadilan sosial.
Pesan tersebut menemukan gaungnya di kalangan peserta. Ayda Miccelle Dityaningrum, CPNS di lingkungan Sekretariat Kabinet, mengaku tersentuh oleh refleksi yang dibangun. Pengalamannya dalam program Setneg ke Sekolah (SKS) mempertemukannya dengan realitas perbedaan karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat yang beragam.
“Di lapangan, saya belajar bahwa pelayanan tidak bisa diseragamkan. Kita harus hadir dengan empati,” kata Ayda. Baginya, layanan publik yang baik adalah layanan yang mau mendengar sebelum bertindak, memahami sebelum memutuskan.
Nada serupa disampaikan Muttaqoh Khoirun Nisa, ASN muda Sekretariat Negara. Ia memandang pelayanan publik sebagai ruang pengabdian yang sarat makna spiritual. “Kemanfaatan ASN sesungguhnya adalah ketika kehadirannya dirasakan orang lain. Itu ladang ibadah,” ujar wanita dengan panggilan Muti, merujuk pada nilai universal bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat.
Sementara itu, Aulia Tiara Hanifa menekankan pentingnya afirmasi bagi kelompok rentan dalam sistem pelayanan. Menurutnya, kesetaraan bukan berarti menyamakan semua orang, melainkan memastikan setiap warga memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya. “Itu bagian dari pemenuhan hak sebagai bangsa yang beradab,” katanya.
Tanya jawab pun berkembang menjadi ruang refleksi bersama tentang wajah pelayanan publik Indonesia. Para peserta menyadari bahwa tantangan terbesar ASN bukan hanya soal regulasi atau teknologi, melainkan keberanian menjaga nurani di tengah rutinitas birokrasi.
Melalui penguatan nilai BerAKHLAK ini, Latsar tidak lagi sekadar tahapan formal menuju status ASN. Ia menjadi ruang penanaman kesadaran bahwa pelayanan publik adalah kerja kemanusiaan. Ketika ASN mampu melayani dengan empati, adil, dan inklusif, di situlah negara benar-benar hadir, bukan sebagai menara kekuasaan, melainkan sebagai sahabat bagi warganya.
Hadepe
