SEMARANG (SUARABARU.ID) – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haidar Nashir, menanggapi desakan publik agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ditempatkan di bawah kementerian.
Dia mengatakan, ada hasil reformasi yang telah dijalankan Indonesia sejak 1998. Indonesia menetapkan TNI dan Polri berada langsung di bawah Presiden. Penempatan tersebut merupakan bagian dari konsensus nasional pascareformasi dengan segala risiko dan konsekuensinya.
“Indonesia sudah lebih dari dua dekade menjalani reformasi. Salah satu hasil reformasi 1998 adalah penetapan TNI dan Polri berada langsung di bawah Presiden,” ujar Haidar usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Kamis, 30 Januari 2025 malam.
Haidar bilang, perubahan struktural akan berpotensi menimbulkan polemik baru. Dua memberi solusi agar mengonsolidasikan hasil reformasi dengan langkah-langkah yang lebih substantif.
Dikatakannya, persoalan di tubuh Polri, TNI, maupun lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, maka solusi yang tepat adalah melakukan reformasi internal.
“Kalau ada masalah, sebaiknya dilakukan reformasi dari dalam,” katanya.
Haidar mengatakan, penempatan institusi seperti Polri atau TNI di bawah satu kementerian justru berisiko menimbulkan persoalan baru.
Lanjut dia, hal ini dikarenakan reformasi birokrasi di tingkat kementerian belum sepenuhnya tuntas dan masih dihadapkan pada persoalan korupsi serta berbagai masalah lainnya.
“Kalau ditempatkan di bawah kementerian, problem baru bisa muncul. Kementerian saja reformasi birokrasinya belum selesai,” ucapnya.
Karena itu, Haidar menilai posisi TNI dan Polri tetap paling tepat berada di bawah Presiden, sembari terus melakukan pembenahan internal untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada.
Untuk diketahui, dalam pembukaan Rakorda LDK itu dihadiri pula Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, serta beberapa pejabat dan pengurus Muhammadiyah. (*)
Diaz A Abidin
