KUDUS (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Kudus mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus 2027. Forum strategis tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama Wakil Bupati Bellinda Birton di Pendapa Belakang Kudus, Kamis (22/1/2026).
Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Kudus serta diikuti secara daring oleh instansi vertikal, perangkat daerah se-Kabupaten Kudus, Bapperida kabupaten sekitar, dan para pemangku kepentingan. Forum konsultasi publik menjadi langkah awal penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat serta selaras dengan visi Kudus Sehat.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa forum tersebut merupakan ruang kolaborasi untuk menyatukan pandangan lintas sektor, terutama di tengah tantangan fiskal daerah akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).
“Forum ini menjadi ruang bersama untuk memastikan kebijakan pembangunan tepat sasaran. Di tengah menurunnya TKD, kita harus lebih cermat menentukan prioritas, mendorong peningkatan PAD, dan memastikan setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas Sam’ani.
Ia menyampaikan, fokus pembangunan Kabupaten Kudus ke depan diarahkan pada penanganan sampah sebagai tanggung jawab bersama, pemulihan infrastruktur pascabencana seperti jalan dan sekolah, serta pembangunan kolam retensi untuk pengendalian banjir. Selain itu, perencanaan daerah juga diselaraskan dengan program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan memaparkan pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD 2027. Ia menyoroti berkurangnya TKD sejak 2026 yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah, sehingga pembangunan harus difokuskan pada sektor-sektor strategis.
“Berkurangnya TKD menjadi tantangan bersama. DPRD mendorong penguatan sektor pariwisata, penanganan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah, serta pemulihan sektor pertanian akibat banjir. Pembangunan kolam retensi di Sungai Wulan wilayah Undaan sangat strategis karena mampu menyelamatkan sekitar 3.000 hektare lahan pertanian,” ujar Masan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, Revlisianto Subekti, menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu tahapan krusial dalam penyusunan RKPD 2027. Seluruh masukan yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan rancangan RKPD, dilanjutkan dengan Musrenbang, sinkronisasi dan verifikasi usulan, hingga penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2027 pada Juni 2026.
“Ranwal RKPD 2027 disusun dengan menganalisis isu strategis sesuai tupoksi perangkat daerah, mengacu kebijakan nasional, serta masukan stakeholder. Semuanya diselaraskan dengan RPJMD 2025–2029, visi misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati. Tren pertumbuhan ekonomi Kudus juga menunjukkan peningkatan yang perlu terus dijaga,” jelas Revlisianto.
Hal senada disampaikan Kepala Bapperida Kabupaten Kudus, Sulistiyowati. Menurutnya, konsultasi publik bertujuan mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Perencanaan pembangunan harus menjunjung prinsip demokrasi, partisipasi, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan begitu, perencanaan akan lebih terarah, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 ini, Pemkab Kudus berharap arah pembangunan ke depan semakin kuat dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berbasis potensi wilayah, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif.
Ali Bustomi
