SALATIGA (SUARABARU.ID) – Setelah menghadiri Lokakarya Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Rektor UKSW Profesor Intiyas Utami melakukan pertemuan strategis bersama Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Profesor Dr. Garuda Wiko., S.H., M.Si., serta Wakil Ketua Umum (Waketum) FRI 1, Profesor Dr. Masduki Ahmad, S.H., M.M., belum lama ini.
Lokakarya yang mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan nasional tersebut menempatkan agenda perumusan arah baru pemberdayaan masyarakat sebagai fokus utama. Sehingga pertemuan yang digelar ini menjadi tindak lanjut penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis pasca-lokakarya, khususnya dalam menguatkan peran FRI sebagai simpul kolaborasi nasional.
Ketua FRI yang juga merupakan Rektor Universitas Tanjungpura (UNTAN), Profesor Garuda Wiko, menegaskan bahwa Forum Rektor Indonesia harus semakin dikenal sebagai wahana komunikasi strategis antara perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor swasta. Menurutnya, kehadiran FRI harus dirasakan nyata oleh publik melalui berbagai kontribusi yang terukur dan kolaboratif.
“Forum ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi perantara yang memfasilitasi pertukaran sumber daya lintas wilayah dan memajukan agenda pembangunan nasional. Kami berharap dukungan seluruh perguruan tinggi untuk kepengurusan FRI periode 2025–2026,” ujarnya.
Pemberdayaan Berbasis Akar
Dalam kesempatan yang sama, Waketum FRI 1 yang juga merupakan Rektor Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA), Profesor Masduki Ahmad memaparkan sejumlah rekomendasi strategis FRI kepada pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan fondasi sosial yang menentukan keberlanjutan pembangunan.
Namun, sejumlah tantangan mendesak masih perlu diatasi, seperti fragmentasi kebijakan lintas kementerian, lemahnya integrasi program, rendahnya literasi digital, serta stagnasi kelembagaan masyarakat seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Karang Taruna.
“Pendekatan top-down masih terlalu dominan. Perencanaan harus kembali ke akar, yaitu kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, produksi usaha masyarakat tidak boleh berhenti sebagai aktivitas lokal, tetapi harus dihubungkan dengan rantai nilai dan pasar modern,” tegasnya.
Ia juga menekankan urgensi sistem data terpadu sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akurat, khususnya terkait data kemiskinan, usaha mikro, dan potensi lokal. Menurutnya, tanpa dukungan profesional dan sistem yang berkelanjutan, berbagai program pemberdayaan akan berhenti begitu proyek selesai.
Kolaborasi Menguatkan Bangsa
Sementara itu, Rektor UKSW sekaligus Wakil Ketua Umum FRI 2, Profesor Intiyas Utami, menegaskan posisi kampus sebagai pilar penting dalam ekosistem pemberdayaan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa transformasi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kontribusi akademik yang bersifat implementatif.
