GROBOGAN (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Grobogan terus mempercepat penyelesaian program Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di kawasan Jengglong, Purwodadi.
Hingga awal Desember 2025, progres pelaksanaan program tersebut telah mencapai 80 persen dan menunjukkan perkembangan signifikan di berbagai sektor infrastruktur dasar.
Kepala Disperakim Grobogan, Endang Sulistyoningsih, menyampaikan bahwa sebagian besar pekerjaan utama di kawasan Jengglong telah mendekati tahap akhir pelaksanaan.
BACA JUGA : Sekolah Menengah Kejuruan Harus Segera Bertransformasi
Ia menjelaskan pembangunan jalan lingkungan dan sistem drainase kini hampir rampung dan menjadi capaian dominan dalam pelaksanaan program PPKT di kawasan tersebut.
Untuk sektor air bersih, instalasi pengolahan air dari Sungai Lusi telah mencapai sekitar 90 persen, sedangkan pembangunan jaringan sanitasi berada di angka 70 persen.
Endang menyampaikan bahwa beberapa pekerjaan strategis diproyeksikan diharapkan dapat selesai pada pekan kedua bulan Desember 2025.
“Harapannya di pekan kedua bulan Desember ini, proses uji alir untuk instalasi pengolahan air Sungai Lusi dapat segera terlaksana agar fasilitas tersebut langsung memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelas Endang, saat ditemui, Rabu (3/12/2025).
Saat ini, kata dia, kendala yang terjadi proses distribusi material pembangunan masih menyesuaikan dengan penyelesaian talud di Sungai Sadon karena jalur angkut proyek digunakan secara bergantian.
Agenda Prioritas
Pemerintah daerah menjadikan penanganan kawasan kumuh sebagai agenda prioritas sejak penyusunan data dasar pada 2020.
Berdasarkan hasil pemutakhiran data, luas kawasan kumuh yang masih memerlukan penanganan kini tersisa 86,76 hektare.
Pada 2024 lalu, hasil verifikasi lapangan mencatat pengurangan kawasan kumuh mencapai 27,16 hektare sebagai dampak positif dari percepatan pembangunan infrastruktur permukiman.
Pendataan lanjutan yang melibatkan BPPW dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kemudian memperbarui data dasar menjadi 98,69 hektare sebagai acuan kerja lintas sektor.
BACA JUGA : Kemenkum Jateng Perkuat Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana
Sebaran kawasan kumuh tersebut mencakup wilayah Kuripan, Purwodadi, Nambuhan, Ngembak, Warukaranganyar, hingga Kandangan.
Selain itu, RW 16 Kelurahan Jetis, Purwodadi, serta Desa Selo di Kecamatan Tawangharjo juga masuk dalam peta sasaran penanganan kumuh terpadu tahun ini.
Disperakim Grobogan mengoordinasikan pelaksanaan program tersebut bersama DPUPR, DLH, Perumda, Dispermades, hingga Satpol PP.
“Sinergi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program ini bertujuan memastikan intervensi pembangunan berjalan menyeluruh, terarah, dan tepat sasaran di kawasan permukiman padat penduduk,” jelas Endang.
Pemerintah daerah mengandalkan pembiayaan untuk program tersebut dari DAK PPKT, APBD, serta APBN dari Kementerian PUPR untuk menopang kualitas infrastruktur kawasan.
BACA JUGA : Puting Beliung Terjang Tiga Dusun, Baliho Ambruk Melintang Jalan
Dana tersebut digunakan untuk membenahi tujuh aspek utama, mulai dari bangunan, jalan lingkungan, drainase, air minum, persampahan, pengolahan limbah, hingga sistem proteksi kebakaran.
Melalui program ini, Pemkab Grobogan menargetkan peningkatan kualitas lingkungan hunian secara berkelanjutan serta menekan angka kawasan kumuh secara signifikan.
“Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Disperakim optimistis seluruh rangkaian pekerjaan di kawasan Jengglong dapat tuntas sesuai target pada Desember 2025 dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkas Endang.
TYA WIDYA
