SEMARANG (SUARABARU.ID) – Kanwil Kemenkum Jawa Tengah menggelar Evaluasi Pasca Pelatihan Fungsional yang diikuti pejabat fungsional dan peserta pelatihan dari berbagai unit kerja di wilayah Jawa Tengah, yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa, Selasa (25/11/2025)
Kegiatan yang diselenggarakan bersama BPSDM Hukum RI ini menjadi tahapan penting untuk memastikan peningkatan kompetensi pegawai benar-benar berdampak pada kualitas layanan publik.
Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin pada kesempatan ini didampingi Kepala Bidang Pelayanan AHU, Deni Kristiawan, serta Kepala Seksi Program dan Evaluasi Badiklat Hukum Jateng, Heniek P.
Tjasdirin menegaskan, pelatihan tidak boleh berhenti sebagai proses belajar semata. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana ilmu yang diperoleh dapat diterapkan secara nyata.
“Kami ingin melihat secara objektif sejauh mana kompetensi peserta diklat diterapkan dalam pekerjaan. Perubahan perilaku dan peningkatan kinerja harus dapat diukur dan memberi dampak pada capaian organisasi. Selain itu, kami memastikan bahwa transfer ilmu selama diklat benar-benar dilaksanakan,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Pusat Pengembangan Fungsional BPSDM, Tejo Harwanto menyebut, BPSDM membina tiga jabatan fungsional di lingkungan Kemenkum, yaitu Analis Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan Penyuluh Hukum.
Menurut Tejo, evaluasi pasca pelatihan penting dilakukan agar program BPSDM tetap relevan dengan kebutuhan organisasi.
“Kompetensi pegawai berbanding lurus dengan kualitas pelayanan. Evaluasi ini menjadi masukan penting untuk melihat apakah pelatihan sudah sesuai dengan beban dan tugas jabatan. Masukan peserta, termasuk mengenai sarpras dan pelaksanaan tugas, sangat berharga karena menggambarkan situasi di lapangan secara objektif,” kata Tejo.
Ia menambahkan, data hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk penyempurnaan mekanisme program pembelajaran di masa mendatang.
Dalam sesi evaluasi bersama, para peserta mengidentifikasi tantangan, praktik baik, dan implementasi kompetensi pada unit kerja masing-masing. Melalui kegiatan ini, diharapkan pejabat fungsional di Jawa Tengah semakin memperkuat perannya dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas layanan publik.
Ning S
