WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Juru Bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa Demokrat (koalisi PKB dan Partai Demokrat) DPRD Kabupaten Wonogiri, Ahmad Nasir, menegaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
”Pengelolaannya harus berkeadilan,” tegas Ahmad Nasir, Jumat (31/10/25), ketika menyampaikan kata akhir fraksinya di rapat paripurna DPRD Wonogiri. Pemerataan pembangunan harus benar-benar diwujudkan secara nyata di seluruh wilayah. ”Tanpa ada perbedaan, semua daerah berhak mendapatkan perhatian yang sama dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik,” tandasnya.
Rapat paripurna DPRD dipimpin Ketua Sriyono bersama Wakil Ketua Sugeng Ahmady, Krisyanto dan Suryo Suminto. Dihadiri 40 dari 50 Anggota Dewan. Terdiri atas sebanyak 22 dari 27 Anggota Fraksi PDI Perjuangan, 4 dari 7 Anggota Fraksi Partai Golkar, 4 dari 5 Anggota Fraksi PKS, 6 dari 7 Anggota Fraksi Partai Gerindra Plus PAN, dan 4 (hadir semua) Anggota Fraksi PKB-Demokrat. Ikut hadir Bupati Setyo Sukarno, Wakil Bupati Imron Rizkyarno bersama jajaran ekskutif.
Tampil menyampaikan sikap akhir fraksi, terdiri atas Ahmad Nasir dari Fraksi PKB-Demokrat, Widiyatno (Fraksi Partai Golkar), Nyamik Saptati (Fraksi PKS), Jati Waluyo (Fraksi Partai Gerindra Plus PAN), dan Ny Mariji dari Fraksi PDI Perjuangan.
Semua fraksi memberikan persetujuan penetapan APBD 2026 untuk segera dievaluasi Gubernur Jawa Tengah, disertai dengan beragam saran dan masukan. Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Widiyatno, berharap ekskutif dapat melakukan optimalisasi Pendapatan Aseli Daerah (PAD). ”Agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat dapat berangsur berkurang,” tandas Widiyatno.
Penurunan
Menyikapi penurunan transfer, tambah Widiyatno, agar belanja daerah fokus pada program yang memiliki daya ungkit tinggi yang dilakukan secara efektif efisien.
”Tetap memberikan prioritas pada bidang kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan,” tandas Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Mariji. Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Plus PAN, Jati Waluyo, mengapresiasi keberlanjutan program pendidikan gratis dan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
Dengan adanya penurunan APBD, harus dijadikan perhatian untuk meningkatkan efisiensi. ”Menekan belanja tidak produktif dan prioritas pada kebutuhan dasar masyarakat, serta memaksimalkan sumber pendapatan daerah, tanpa menambah beban bag masyarakat,” tegas Juru Bicara Fraksi PKS Mamik Saptati.
Adapun struktur APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2026, terdiri atas pendapatan sebesar Rp 2,159 triliun lebih, Belanja sebesar Rp 2,231 triliun lebih, Pembiayaan sebesar Rp 72,321 miliar lebih.
Bupati Setyo Sukarno dalam sambutannya, menyatakan, APBD Tahun 2026 telah menyesuaikan dengan rincian transfer ke daerah. Bersifat adaktif agar selaras dengan peraturan Presiden tentang rincian APBN Tahun 2026.”Kondisi ini menuntut kita untuk disiplin dalam penetapan skala prioritas pendanaan kegiatan,” ujar Bupati.(Bambang Pur)
