WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Meski dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 9,98 persen dan diprediksi mengalami defisit Rp 72,246 miliar lebih, tapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri tidak mengurangi kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Seperti pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya, tetap diberikan sebagaimana mestinya. Penegasan ini, Rabu (22/10/25), disampaikan Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkyarno, saat mewakili Bupati dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri. Bupati Setyo Sukarno izin, karena bersamaan waktu untuk tampil menjadi Pemimpin Apel Akbar peringatan Hari Santri Nasional (HSN).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Krisyanto bersama Sugeng Ahmady dan Suryo Suminto, didampingi Sekretaris Dewan Edhy Tri Hadiyantho. Ikut hadir Sekda FX Pranata bersama Asisten Sekda dan para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebanyak 42 dari 50 Anggota DPRD hadir dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Graha Paripurna lantai atas. Mereka terdiri atas 23 dai 27 Anggota Fraksi PDI Perjuangan, 5 dari 7 Anggota Fraksi Partai Golkar, 4 dari 5 Anggota Fraksi PKS. Berikut 7 Anggota Fraksi Partai Gerindra Plus PAN hadir semua, dan 3 dari 4 Anggota Fraksi PKB-Demokrat.
Sebagaimana diberitakan, pada rapat paripurna sebelumnya, ada 5 anggota Dewan yang menyampaikan pemandangan umum, dalam pembahasan Raperda tentang APBD 2026. Mereka terdiri atas Sutoyo dari Fraksi PDI Perjuangan, Widiyatno (Fraksi Partai Golkar), Dwi Prasetyo (Fraksi Gerindra plus PAN), Iwan Susilo (Fraksi PKS), dan Susanto (Fraksi PKB-Demokrat).
Optimalisasi
Menjawab pemandangan umum kelima juru bicara fraksi tersebut, Wakil Bupati Imron Rizkyarno, menegaskan, Pemkab Wonogiri tidak mengurangi kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan Pendapatan Aseli Daerah (PAD), dilakukan dengan melaksanakan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, seperti dari BUMD, maupun kegiatan yang meningkatkan perekonomian masyarakat.
Alokasi belanja wajib pada APBD Tahun 2026, diformat untuk anggaran bidang pendidikan sebesar 42 persen, kesehatan sebesar 21 persen dan infrastruktur sebesar 18 persen.
Juga disampaikan penjelasan progress report tentang langkah penanganan pasar pasca-kebakarandan, penerimaan pendaptan dari deviden Bank Jateng dan penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta mekanisme pemberian keringanan pengurangannya .
Di tengah keberbatasan anggaran, Pemkab Wonogiri melakukan rasionalisasi, melalui identifikasi program prioritas, optimalisasi sumber pendapatan, efisiensi belanja, sinkronisasi dengan pemerintah pusat. Juga melakukan perencanaan strategis dan melaksanakan manajemen yang efektif.
”Untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,63 persen, realisasi saat ini 5,81 persen,” tandas Wakil Bupati Imron Rizkyarno. Ditegaskan, untuk program pendidikan dan kesehatan gratis serta bantuan sosial masih ada keberkelanjutannya. Karena merupakan belanja pemenuhan standar pelayanan minimal, dan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.(Bambang Pur)
