SURAKARTA (SUARABARU.ID) – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030 resmi dikukuhkan di Monumen Pers Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (4/10/2025). Kota Solo adalah tempat kelahiran pers di tanah air pada 9 Februari 1946.
Pengukuhan PWI Pusat dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid dan Wamenkomdigi, Nezar Patria.
Prosesi pengukuhan Kepengurusan PWI Pusat 2025-2030 diawali pembacaan Surat Keputusan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang memanggil satu per satu jajaran pengurus maju ke depan.
Acara dilanjutkan dengan pembacaan naskah pengukuhan oleh Ketua PWI, Akhmad Munir.
Sebelum pengukuhan, Munir menegaskan PWI sebagai organisasi yang mengemban misi terwujudnya kehidupan pers yang merdeka, profesional, bermartabat, dan berpegang pada kode etik jurnalistik.
“Keberadaan saudara-saudara sekalian dalam kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia melalui proses yang selektif dan dipercaya mampu mengemban misi tersebut,” ungkapnya.
Munir kemudian meminta pernyataan para pengurus dengan pertanyaan: “Apakah saudara-saudara bersedia mengemban kepercayaan dan kehormatan sebagai pengurus PWI Pusat?” ungkap Munir. “Bersedia!” jawab seluruh pengurus kompak.
Setelah itu, jajaran pengurus PWI Pusat 2025-2030 yang resmi dikukuhkan mendapatkan ucapan selamat dari Menkomdigi Meutya Hafid, Wamenkomdigi Nezar Patria, dan para tamu kehormatan.
Pers Cahaya Kebenaran
Dalam pidatonya Menkomidigi mengungkapkan momentum pengukuhan diharapkan bukan hanya seremonial.
“Tetapi kesempatan berharga menegaskan kembali arti penting pers bagi cahaya kebenaran dan persatuan bangsa,” ungkap Meutya Hafid.
Mantan Ketua Komisi I DPR RI itu juga menceritakan bagaimana Ia didatangi para senior wartawan untuk mendiskusikan bagaimana menyatukan PWI.
“Waktu itu saya baru dilantik menteri kedatangan senior-senior pers, karena saya dulunya wartawan, kalau kedatangan senior agak ndredek-ndredeknya, membicarakan mengenai bagaimana menyatukan PWI,” ungkap Meutya.
“Lalu kemudian dari diskusi itu kita simpulkan bahwa dengan menghormati independensi pers Indonesia, maka pemerintah akan menjaga betul sejauh mana kita tidak terlibat dalam penyatuan ini,” tambahnya.
Meutya Hafid mengungkapkan pemerintah memosisikan diri untuk tidak sedikit pun melakukan intervensi.
