JEPARA (SUARABARU.ID)- Suasana ruang seminar online di BPSDM Hukum, Kementerian Hukum, Selasa (30/9/2025), sejak pagi tampak semarak. Para peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 207 satu per satu memaparkan proyek perubahan yang telah mereka rintis di unit kerja masing-masing. Seminar ini bukan sekadar formalitas, melainkan panggung untuk menunjukkan komitmen ASN dalam menghadirkan birokrasi yang lebih adaptif.
Proses panjang yang peserta jalani tidak terlepas dari pendampingan coach, salah satunya Dr. Muh Khamdan. Melalui coaching, peserta diarahkan untuk menemukan masalah nyata, merancang solusi, hingga mengeksekusi gagasan perubahan. “Inovasi birokrasi lahir dari keberanian mengubah kebiasaan lama menjadi sistem yang lebih efisien,” ujar Khamdan.
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Swardhani, hadir sebagai penguji utama. Ia tidak hanya menilai capaian peserta, tetapi juga memberi masukan tajam agar proyek perubahan tidak berhenti sebagai tugas pelatihan. “Kita ingin membangun budaya inovasi, bukan sekadar proyek sesaat,” tegasnya. Dorongan ini menjadi energi tambahan bagi para peserta untuk melanjutkan langkah di unit kerja masing-masing.
Salah satu ide yang mendapat perhatian adalah program “Sejuta Layanan Urusan Umum (SERU)” yang menjadi gagasan pengembangan dari Andi Trias Aryanto dan Efraim Sihombing. Program ini merombak tata kelola urusan umum di lingkungan Inspektorat Jenderal yang selama ini dianggap rumit. Dengan sistem yang lebih sederhana dan mudah diakses, pegawai kini dapat menyelesaikan kebutuhan administratif dengan cepat.
Dari ranah pelayanan publik, Dian Erviana, analis kekayaan intelektual, memperkenalkan inisiatif membangun jejaring komunitas di DKI Jakarta. Melalui kerja sama dengan berbagai kelompok kreatif, ia mendorong sosialisasi dan layanan konsultasi terkait pendaftaran kekayaan intelektual. Langkah ini membuka akses masyarakat untuk memahami sekaligus melindungi karya kreatif mereka.
Sementara itu, Endang Nur Imawati dari Biro SDM Sekretariat Jenderal berhasil mengembangkan sebuah tools berbasis akrual untuk memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran. Dengan sistem ini, pimpinan bisa segera mengetahui kondisi keuangan terkini, sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Pritta Cecillia Yulianty menghadirkan aplikasi SI KAPAS (Sistem Kalender Agenda Pimpinan Aktif dan Sinergis) di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Aplikasi ini memudahkan penyusunan agenda pimpinan secara digital dan terintegrasi, sehingga koordinasi antarbagian lebih rapi dan tidak lagi terjebak miskomunikasi.
Paparan demi paparan menunjukkan bahwa proyek perubahan ini tidak lahir dari ruang kosong. Ide-ide tersebut tumbuh dari keseharian para peserta yang bersentuhan langsung dengan persoalan birokrasi. Dari keresahan itu, lahirlah inovasi yang berorientasi pada efisiensi, keterbukaan, dan pelayanan publik yang lebih baik.
Seminar laporan proyek perubahan PKP 207 juga menegaskan bahwa birokrasi membutuhkan ekosistem perubahan yang berkelanjutan. Coaching, pengujian, dan kolaborasi antarunit menjadi bagian penting untuk memastikan gagasan yang lahir tidak berhenti di meja presentasi. Melalui proyek ini, ASN belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal memimpin orang lain, tetapi juga soal berani memimpin perubahan.
Dari ruang seminar online itu, harapan untuk mewujudkan birokrasi yang melayani kian nyata. Jejak perubahan yang ditorehkan ASN PKP Angkatan 207 menjadi bukti bahwa inovasi bisa lahir dari siapa saja, bahkan dari keresahan kecil. Kini, tantangannya adalah menjaga semangat itu agar terus hidup di tengah dinamika pelayanan publik yang makin kompleks.
ua
