KUDUS (SUARABARU.ID) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kudus menegaskan sikap politiknya terkait hasil Muktamar ke-10 PPP yang berlangsung di Ancol, Jakarta Utara, pada 27–29 September 2025.
Sekretaris DPC PPP Kudus, M. Fatchul Munif, menyatakan seluruh rangkaian muktamar berjalan sesuai mekanisme yang sah. Karena itu, hasil yang melahirkan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi dinilai memiliki legitimasi penuh.
“Kami mengikuti jalannya muktamar dari pembukaan hingga penutupan. Ada sekitar delapan kali sidang paripurna, semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Maka hasil muktamar ini sah,” tegas Munif, Selasa (30/9/2025).
Terkait kericuhan yang sempat muncul dalam forum, Munif menilai hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, dinamika dalam forum besar justru menunjukkan demokrasi masih hidup di tubuh PPP.
“Hal itu wajar terjadi. Yang terpenting, muktamar berjalan sesuai aturan dan menghasilkan keputusan yang legitimate,” ujarnya.
Siap Menyongsong Pemilu 2029
Munif mengajak seluruh kader PPP di tingkat bawah untuk tetap solid dan mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. Ia menargetkan PPP bisa kembali menembus Senayan dan memperkuat eksistensi politiknya di tingkat nasional.
“Kader di bawah harus solid dan siap menyambut Pemilu 2029,” ajaknya.
Ia juga berharap para elit PPP dapat bersatu dan mengesampingkan perbedaan demi kejayaan partai.
“Semoga ke depan para elit PPP bisa bersatu kembali demi kejayaan partai,” imbuhnya.
Optimistis Tak Ada Dualisme
Menanggapi isu dualisme kepemimpinan yang mungkin muncul, Munif optimistis hal itu tidak akan terjadi. Ia meyakini kepemimpinan Agus Suparmanto akan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Untuk persoalan pengesahan, sudah ada yang berwenang menindaklanjuti. Kami optimistis Kemenkumham akan objektif dalam menentukan kubu yang sah,” tandasnya.
Kritik Kepemimpinan Lama dan Harapan Baru
Munif juga menegaskan sejak awal DPC PPP Kudus konsisten mendukung Agus Suparmanto sekaligus menolak kepemimpinan Mardiono. Menurutnya, kegagalan PPP menembus Senayan pada Pemilu 2024 menjadi bukti kelemahan manajerial di tingkat pusat.
“Padahal, raihan suara PPP di Kudus lebih dari 4 persen. Namun secara nasional tidak sebanding. Artinya ada yang salah di DPP. Oleh karena itu, kami mendukung adanya perubahan,” jelasnya.
Munif menilai Muktamar ke-10 menjadi momentum konsolidasi besar-besaran untuk menggerakkan mesin politik hingga ke akar rumput.
“Muktamar bukan akhir, melainkan awal baru untuk mengembalikan marwah PPP sebagai rumah besar umat Islam yang inklusif dan modern,” pungkasnya.
Ali Bustomi
