KUDUS (SUARABARU.ID) – Bupati Kudus Samani Intakoris melakukan perombakan besar di jajaran pejabat Jabatan Pratama Tinggi dengan melantik 12 kepala dinas atau yang setara pada Selasa (30/9/2024).
Salah satu nama yang cukup menyita perhatian adalah Abdul Halil. Mantan Kepala Dinas PKPLH itu baru saja dipercaya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus. Namun, tak lama setelah pelantikan, ia langsung diberhentikan sementara karena masih menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN saat menjabat di PKPLH.
Menurut Bupati, pelantikan Halil tersebut karena prosesnya memang sudah berjalan sebelumnya. Namun, setelah dilantik, kata Bupati, Halil akan di-off-kan lagi.
“Itu kan izin yang kemarin. Kita lantik dulu nanti kita off -kan. Sambil nanti menunggu adanya sidang disiplin,”kata Bupati.
Baca juga: Bupati Kudus Lantik 12 Kepala OPD, Ada Nama Abdul Halil
Selain Abdul Halil, beberapa pejabat lain juga mengalami perpindahan posisi yakni Mutrikah bergeser dari Kepala Disbudpar menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Masyudi, yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bupati, kini dipercaya memimpin Dinas PKPLH. Catur Sulistiyanto, mantan Kepala Dishub, ditugaskan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
Mundir, yang semula Kepala BPBD, kini menempati kursi Kepala Dishub Kudus. Eko Hari Djatmiko dipindahkan dari Disdukcapil untuk mengisi jabatan Kepala BPBD Kudus.
Harso Widodo, yang sebelumnya Kepala DPMPTSP, kini menduduki posisi Kepala Disdukcapil Kudus.
Muhammad Fitriyanto resmi ditetapkan sebagai Kepala DPMPTSP Kudus.Putut Winarno dirotasi menjadi Kepala Dinsos P3AP2KB Kudus.
Andini Aridewi, dari Kepala Dinas Kesehatan, kini menempati posisi sebagai Staf Ahli Bupati. Catur Widyatno yang semula Staf Ahli Bupati diputuskan menjadi Kepala Disnaker Perinkopukm Kudus.
Dwi Yusi Sasepti resmi menjabat Sekretaris DPRD Kudus meninggalkan posisi lamanya sebagai Kepala Diskominfo.
Rotasi pejabat kali ini disebut sebagai upaya penyegaran birokrasi sekaligus dorongan agar kinerja perangkat daerah semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ali Bustomi
