KUDUS (SUARABARU.ID) – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus tahun 2025 dinilai masih jauh dari harapan. Hingga pertengahan September 2025, serapan anggaran baru mencapai Rp 1,47 triliun atau 55,94 persen dari total pagu Rp 2,62 triliun.
Ketua DPRD Kudus, H Masan SE MM, menilai capaian ini perlu segera mendapat perhatian serius. Dengan sisa waktu hanya sekitar tiga bulan, ia khawatir banyak program pembangunan tidak dapat terlaksana secara maksimal. Data ini dihimpun dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus.
H Masan SE MM menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera mempercepat pelaksanaan kegiatan yang sudah tertuang dalam rencana kerja.
“Program yang sudah disusun jangan sampai tertunda. Semua OPD perlu mengoptimalkan kinerjanya sesuai target. Jangan sampai perhatian pada perayaan Hari Jadi Kudus ke-476 mengalihkan fokus dari pelayanan masyarakat,” tegas H Masan SE MM, Senin (29/9/2025).
Ia menambahkan, kebutuhan masyarakat mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga kesejahteraan harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Ketimpangan Serapan Antar-OPD
Berdasarkan data BPPKAD per 17 September 2025, terdapat ketimpangan cukup tajam antar-OPD. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) misalnya, baru merealisasikan anggaran di bawah 20 persen.
Selain itu, serapan anggaran rendah juga tercatat di Kelurahan Mlatinorowito (23,33 persen), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (29,67 persen), Inspektorat Daerah (30,47 persen), serta Kelurahan Mlati Kidul (32,54 persen).
Sebaliknya, beberapa instansi justru menunjukkan progres positif. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB memimpin dengan realisasi 81,13 persen. Disusul Kelurahan Panjunan (72 persen), BPPKAD (71,70 persen), Dinas Komunikasi dan Informatika (63,79 persen), dan UPT Puskesmas Ngembal Kulon (63,33 persen).
Percepatan Penting untuk Dorong Ekonomi
H Masan SE MM mengingatkan, APBD seharusnya bisa dijalankan lebih cepat karena dokumen anggaran telah disahkan sebelum tahun berjalan.
“Jika program baru digarap di akhir tahun, potensi hasilnya tidak maksimal. Semakin cepat anggaran diserap, semakin cepat pula roda perekonomian masyarakat berputar hingga ke level bawah,” jelasnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Kudus H Anis Hidayat MH menekankan perlunya langkah cepat dari kepala daerah dalam mengawal serapan anggaran.
“OPD yang serapannya rendah, terutama PUPR dan Dinas Arpusda, harus segera dipacu. Warga Kudus harus merasakan manfaat pembangunan, bukan sekadar rencana di atas kertas,” ujarnya.
Lebih jauh, dia juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh menjelang tahun anggaran 2026. Ia berharap perencanaan bisa dilakukan lebih awal agar pelaksanaan program tidak lagi tersendat di tengah jalan.
“Begitu rencana selesai lebih cepat, otomatis pembangunan juga bisa segera dijalankan,” pungkasnya.
Ads-Ali Bustomi
