PATI (SUARABARU.ID) — Suasana hangat dan penuh antusias tampak di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pati pagi ini, Senin (30/6). Kepala BKPSDM, Yogo Wibowo, beserta jajaran menyambut rombongan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 207 dari Kementerian Hukum, dalam ruang virtual. Peserta PKP ini hadir untuk menjalankan agenda studi lapangan, didampingi langsung oleh Widyaiswara Balai Diklat Hukum Jawa Tengah, Dr. Muh Khamdan.
Studi lapangan ini merupakan bagian dari tahapan awal dalam Agenda 4 pelatihan, yaitu mendiagnosis masalah organisasi. Di Kabupaten Pati, peserta fokus menelaah isu-isu strategis dalam pengembangan kompetensi pegawai, dari hulu hingga hilir, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengelolaan karier ASN di lingkungan pemerintah kabupaten.
Kepala BKPSDM Kabupaten Pati, Yogo Wibowo, yang menyambut kedatangan rombongan, menyampaikan bahwa pihaknya terbuka untuk kolaborasi dan refleksi kritis dari peserta pelatihan. “Kami menyambut baik kehadiran para peserta. Kegiatan ini bukan hanya ruang pembelajaran bagi peserta, tetapi juga peluang introspeksi bagi kami dalam membangun sistem manajemen SDM yang adaptif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sebanyak 40 peserta PKP Kementerian Hukum dibagi ke dalam empat kelompok yang disebar ke berbagai daerah dengan tema dan lokus studi yang berbeda. Selain Kabupaten Pati, tiga daerah lainnya adalah Sukabumi, Banjarnegara, dan Kuningan. Masing-masing dipilih berdasarkan capaian kinerja daerahnya dalam pengelolaan sektor strategis pemerintahan.
Di Sukabumi, peserta mendalami strategi pengembangan potensi asli daerah melalui kunjungan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Sementara kelompok Banjarnegara mengeksplorasi manajemen kinerja ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di Kuningan, fokus studi berada pada inovasi pelayanan publik di Bagian Pengembangan Pemerintahan.
Dr. Muh Khamdan menjelaskan bahwa kegiatan studi lapangan ini merupakan fase penting dalam proses belajar peserta PKP. “Mereka tidak hanya belajar dari modul dan kuliah kelas, tetapi juga berinteraksi langsung dengan realitas birokrasi, mendiagnosis masalah, serta mengembangkan alternatif solusi berbasis data dan konteks lokal,” paparnya.
Studi lapangan ini merupakan bagian dari pendekatan Corporate University yang diterapkan BPSDM Kementerian Hukum dan HAM, untuk mencetak pemimpin pembelajar. Kepala Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM, Mutia Farida, menegaskan bahwa studi lapangan adalah pilar utama dari proses pembelajaran kontekstual.
“Studi lapangan ini akan menempatkan birokrat sebagai pembelajar aktif. Praktik pembelajaran ini juga menjadi wujud konkret transformasi ASN dari sekadar pelaksana menjadi analis sekaligus problem solver,” ujar Mutia. Ia menambahkan, pelatihan kepemimpinan hari ini harus menumbuhkan kemampuan peserta dalam berpikir sistemik dan kolaboratif lintas sektor.
Ketua kelompok studi Pati, Fata Cholid Mulyanto, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pelatihan yang mengintegrasikan teori dengan praktik lapangan. Menurutnya, model ini mampu melatih peserta untuk tidak hanya memahami konsep, tetapi juga melakukan diagnosis organisasi secara mendalam.
“Proses ini bukan hanya studi biasa, kami diminta melakukan diagnosa masalah, membuat desain rekomendasi perbaikan, dan bahkan merancang advokasi kebijakan. Ini pengalaman yang sangat membekali,” ungkap Fata dengan penuh semangat.
Dalam sesi pembukaan kegiatan, peserta mendapatkan paparan mengenai profil SDM dan tantangan pengembangan karier di lingkungan Pemkab Pati. Diskusi berlangsung dinamis, dan peserta turut melakukan observasi ke beberapa bagian pelayanan, termasuk bagian perencanaan kepegawaian dan penilaian kinerja.
Kegiatan diagnosa ini dijadwalkan berlangsung sampai 18 Juli 2025, dengan target akhir berupa penyusunan laporan diagnosis yang akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi praktis. Rangkaian laporan dari empat kelompok akan dipresentasikan di hadapan pejabat struktural Kemenkumham maupun pejabat dari masing-masing lokus dalam advokasi hasil akhir dan rekomendasi pemecahan permasalahan pada 25 Juli 2025 ke depan.
Para peserta berasal dari berbagai unit kerja Kementerian Hukum. Keberagaman latar belakang ini menjadi kekuatan kolaboratif yang memperkaya perspektif dalam menyusun analisis. Hal ini sekaligus menjadi penguatan budaya kerja kolaboratif lintas satuan kerja.
Studi lapangan PKP ini menandai babak baru dalam reformasi pelatihan kepemimpinan birokrasi Indonesia. Dari yang dulunya kaku dan administratif, kini bergeser menjadi dinamis, analitis, dan berorientasi solusi. Kabupaten Pati menjadi saksi bagaimana calon pemimpin masa depan negara dibentuk lewat pembelajaran nyata di lapangan.
Hadepe – MKDN
