SEMARANG (SUARABARU.ID) — Di tengah tantangan meningkatnya polarisasi sosial dan sentimen keagamaan yang mudah tersulut, Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum Jawa Tengah turut mengambil langkah strategis untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila melalui pelatihan literasi keagamaan lintas budaya (LKLB). Kegiatan ini dilaksanakan Selasa (17/6/2025) secara daring, hasil kerja sama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM dengan Institute Leimena.
M. Khamdan, Widyaiswara Badiklat Hukum Jawa Tengah, bersama Rinto Gunawan, Kepala Badiklat, turut aktif mengikuti pelatihan yang berlangsung via Zoom Meeting dan diikuti lebih dari 200 peserta, terdiri dari berbagai jenjang struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan membekali aparatur dengan perspektif baru tentang keberagaman, tetapi juga menanamkan sikap reflektif dalam menyikapi perbedaan agama dan budaya di tempat kerja.
Sesi pertama untuk komunitas Islam diawali dengan paparan Dr. Alwi Shihab, sedangkan untuk komunitas Kristen diawali dengan paparan dari Pdt. Dr. Ferry Mamahit. Alwi Shihab merupakan mantan Menteri Luar Negeri sekaligus tokoh lintas iman yang selama ini dikenal sebagai pejuang dialog antaragama. Dalam paparannya, Alwi menekankan pentingnya kompetensi pribadi dalam memahami perbedaan keyakinan, termasuk kemampuan menahan diri dari prasangka dan generalisasi. “Moderasi beragama bukan soal mencairkan ajaran, tetapi soal bagaimana kita hadir secara damai dalam ruang publik,” ungkap Alwi.
Sesi dilanjutkan oleh Prof. Inayah Rohmaniyah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia menekankan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam literasi keagamaan, mencakup wawasan sosiologis, historis, hingga psikologis. “Dengan memahami agama secara lintas perspektif, kita tidak hanya mampu berdialog, tetapi juga menekan potensi intoleransi dan kekerasan berbasis agama,” ujarnya.
Rinto Gunawan Sitorus mengaku pelatihan ini memberi warna baru dalam pendekatan pembinaan SDM. Menurutnya, penguatan nilai Pancasila di lingkungan kerja tidak cukup hanya melalui slogan, tetapi juga lewat internalisasi nilai-nilai inklusif yang konkret dan aplikatif.
Rinto Gunawan menyatakan bahwa pelatihan ini akan menjadi model pembelajaran berkelanjutan di lingkungan Badiklat. “Kita ingin mewujudkan organisasi yang sehat secara kultural, yang tidak hanya mendorong kompetensi teknis, tetapi juga kecakapan sosial dan spiritual yang moderat,” tegas Rinto.
Peserta pelatihan tidak hanya berasal dari Jawa Tengah, tetapi juga menjangkau kantor wilayah hukum lainnya, seperti Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara, yang turut mengakses sesi ini secara daring. Diskusi-diskusi interaktif di sela materi memperlihatkan antusiasme peserta dalam memahami relevansi literasi keagamaan dalam pelayanan publik.
Dalam evaluasi sesi, muncul kesadaran bahwa tantangan terbesar dalam membangun moderasi bukan pada tataran doktrin agama, tetapi pada sikap mental para pelayan publik yang sehari-hari berinteraksi dalam ekosistem kerja yang multikultural. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi titik penting dalam membangun kultur kerja yang inklusif dan saling menghormati.
Pelatihan ini diharapkan menjadi tonggak awal pengembangan program literasi keagamaan yang lebih masif di lingkungan Kementerian Hukum. Tidak hanya sebagai agenda seremonial, tetapi terintegrasi dalam kurikulum pelatihan, pembinaan karier, hingga pengambilan keputusan strategis.
Dengan demikian, pelatihan ini menjadi lebih dari sekadar forum belajar daring. Ia menjelma menjadi ruang kontemplasi kolektif tentang pentingnya menjadi manusia Indonesia yang utuh, yang religius tetapi toleran, yang nasionalis tetapi terbuka, dan yang taat tetapi tidak menghakimi. Sebuah langkah maju menuju birokrasi berjiwa Pancasila yang siap menghadapi tantangan zaman.
Hadepe – MKDN
