WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan, prinsip hak asasi manusia (HAM) menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil, inklusif, dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat.
Pemkab Wonosobo menegaskan kembali komitmennya terhadap penghormatan dan perlindungan HAM melalui berbagai pkebijakan, program, dan kelembagaan, salah satunya dengan mengukuhkan kembali Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM untuk periode 2025–2030.
Pengukuhan tersebut menjadi penanda dimulainya kembali peran strategis Komisi setelah berakhirnya masa tugas periode sebelumnya, yakni 2018–2021.
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, menyampaikan bahwa Komda HAM ini merupakan lembaga strategis yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
Kini, dengan struktur kelembagaan yang telah disempurnakan dan diperkuat oleh nPerbup No 67 Tahun 2022, Komda HAM diharapkan mampu bekerja lebih gesit, adaptif dan efektif dalam menjalankan fungsinya.
“Kehadiran Komda HAM ini menjadi wujud nyata kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mengawal prinsip-prinsip HAM di seluruh aspek pembangunan,” ujar Bupati Wonosobo.
Komda HAM ini akan berperan aktif dalam menjamin bahwa pembangunan di Wonosobo tidak hanya mengejar pertumbuhan fisik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan sosial.
Perannya meliputi pengawasan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan, baik dalam bidang hak sipil dan politik (Sipol), maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob).
Isu Strategis
Fokus kerja Komda HAM mencakup isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, pemenuhan hak anak, perlindungan kelompok rentan, penyediaan layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lansia, hingga pemenuhan hak-hak publik lainnya.
Bupati Afif menegaskan, indikator keberhasilan pembangunan saat ini tidak lagi cukup diukur dari capaian infrastruktur, tetapi harus dilihat dari peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan berbasis HAM menjadi pendekatan yang relevan dan mutlak dilakukan.
Afif juga menyampaikan kabar baik atas capaian Pemkab Wonosobo yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, untuk yang kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Menurut Bupati, capaian WTP ini bukan semata-mata keberhasilan administratif, tetapi cerminan dari komitmen kita dalam menjaga integritas dan akuntabilitas tata kelola keuangan publik.
“Ini sejalan dengan semangat HAM, karena keuangan publik yang dikelola dengan baik harus mampu memberi manfaat langsung bagi masyarakat secara adil dan setara,” tegasnya.
Bupati mengajak kepada seluruh perangkat daerah agar menjadikan prinsip-prinsip HAM sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik.
Melalui momentum pengukuhan Komda HAM ini, semua pihak diminta untuk meneguhkan komitmen untuk terus membangun Wonosobo yang Sejahtera, Adil, dan Makmur.
“Hal itu bisa dilakukan melalui tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan nilai-nilai kemanusiaan,” pungkasnya.
Muharno Zarka
