SEMARANG (SUARABARU.ID) – Lembaga yang fokus pada isu energi, iklim, dan lingkungan, IESR (Institute for Essential Services Reform) menyebut pada tahun 2025 ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal mengalami kesulitan dalam pemenuhan target Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, pada tahun 2025 ini Jawa Tengah mentarget energi terbarukan di Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 21,32 persen.
Namun menurut Fabby, angka tersebut susah dicapai adanya beberapa kendala, diantaranya refocusing anggaran untuk proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Fabby, dengan adanya proyek MBG akan ada dampaknya terutama di daerah-daerah. “Jadi anggaran yang ada harus dioptimalkan. Pemerintah juga harus lebih inovatif dengan mendorong masyarakat dan swasta dalam pengembangan EBT,” kata Fabby di Semarang, Kamis (6/2/2025).
Fabby mengatakan, pada tahun 2021-2023, anggaran dana untuk EBT juga cukup terbatas, karena berbagai recofusing anggaran, seperti adanya pandemi Covid-19.
“Pada tahun 2024, anggaran pemerintah daerah Jawa Tengah yang difokuskan untuk pengembangan EBT seperti program desa mandiri energi batal dilaksanakan karena anggaran dipotong untuk kebutuhan Pilkada, juga menahan investasi di sektor EBT.
Menurut Fabby, proyek EBT di Jawa Tengah ini bukan gagal, akan tetapi hanya tertunda. “Proyek EBT di Jateng kesulitan berkembang lantaran berbagai proyek EBT yang diharapkan menjadi sektor terbesar penyumbang EBT dibatasi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap,” sebutnya.
Fabby mengatakan, pada tahun 2025 ada aturan baru yang lebih ramah untuk pengembangan PLTS atap dengan sistem kuota, dimana kuota di sektor PLTS atap seluruh Indonesia mencapai 900 megawatt.
Pihaknya menilai faktor-faktor eksternal yang membuat Pemprov Jateng sulit untuk merealisasikan target rencana umum daerah untuk energi terbarukan.
Pihaknya juga telah meminta kelonggaran aturan PLTS atap agar bisa dimanfaatkan oleh Pemrov Jateng untuk sektor industri dengan menggunakan EBT.
Menurut Fabby, dengan cara tersebut bisa mengatasi keterbatasan anggaran, sehingga perlu memaksimalkan dana CSR perusahaan swasta.
Ning S
