SEMARANG (SUARABARU.ID) – Guna memperkuat sinergi antara Polri, Kyai, dan pondok pesantren dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) jelang Pilkada 2024, Polda Jawa Tengah menyelenggarakan Halaqah Revitalisasi Lembaga Formal Pesantren Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS).
Kegiatan ini melibatkan 80 pengurus pondok pesantren dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Acara yang juga merupakan bagian dari persiapan Operasi Mantap Praja Candi 2024 terkait pengamanan Pilkada Serentak di Jawa Tengah ini berlangsung di Hotel Candi Indah, Kota Semarang.
Dalam paparannya, Dirbinmas Polda Jateng, Kombes Pol Lafri Prasetyono menyoroti dua ancaman utama yang dapat membahayakan santri saat menimba ilmu di pesantren. Ancaman pertama adalah penyebaran paham radikal melalui kegiatan pengajian yang mengarahkan para santri pada radikalisme. “Radikalisme merupakan cikal bakal terorisme, yang bermula dari intoleransi. Santri yang terpapar radikalisme cenderung tertutup, bahkan menjauh dari keluarganya,” ujar Lafri, baru-baru ini.
Menurutnya, penyebab radikalisme antara lain kemiskinan, kurangnya pendidikan, marginalisasi, dan adanya standar ganda dari negara maju.
Untuk melindungi santri, Lafri menekankan pentingnya pesantren berpegang pada empat konsensus dasar yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kerja sama dengan berbagai pihak juga diperlukan guna mencegah penyebaran paham radikal di lingkungan pesantren.
Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto memberikan apresiasi atas terselenggaranya halaqah. Dirinya berharap para santri dapat tumbuh menjadi generasi penerus yang cinta NKRI dan mampu menghindari paham radikal.
“Diharapkan kegiatan ini memperkuat sinergi Polri, Kyai, dan pengurus pesantren untuk bersama-sama menangkal radikalisme menjelang Pilkada 2024. Melalui kerja sama ini, diharapkan para santri tumbuh menjadi generasi penerus yang cinta NKRI dan mampu menghindari paham radikal,” tandasnya.
Ning S
