KUDUS – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Loekmonohadi Kudus kembali menjadi sorotan. Banyaknya keluhan masyarakat atas pelayanan rumah sakit pelat merah ini menjadi salah satu rekomendasi dari Banggar DPRD Kudus saat pengesahan RAPBD Kudus 2020 baru-baru ini.
Ketua DPRD Kudus Masan. Ia mengaku heran dengan masih banyaknya keluhan terhadap pelayanan di rumah sakit itu. Namun pada kenyataannya RSUD juga tak lepas dirundung keluhan masyarakat. “Ini yang mengherankan mengapa begitu banyak penghargaan, tapi masyarakat masih banyak yang mengeluh kualitas pelayanannya,”kata Masan, Sabtu (30/11).
Padahal, kata Masan, sebagai rumah sakit milik pemerintah, RSUD dr Loekmonohadi semestinya menjadi BLUD yang paling hebat dan anti rugi. Dengan gelontoran dana APBD setiap tahun dan pegawai PNS yang digaji APBD, namun output yang dihasilkan tidak sesuai harapan.“RSUD ini BLUD paling hebat dalam artian jika untung dipakai sendiri, tapi kalau kurang anggaran minta ke Pemkab Kudus. Jadi BLUD yang anti rugi,” katanya.
Masan mengatakan, banyaknya penghargaan yang diterima oleh RSUD baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat seharusnya berbanding lurus dengan pelayanan yang ada. Keluhan warga seharusnya juga makin sedikit. “Segera akan kami lihat secara langsung sebagai bentuk fungsi pengawasan kita kepada Eksekutif,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kudus, Ilwani. Menurutnya, RSUD dr Loekmonohadi adalah rumah sakit milik daerah yang setiap tahunnya mendapat anggaran atau investasi dari Pemkab Kudus. “Oleh karena itu setiap investasi yang diperoleh RSUD dr Loekmonohadi harus berbanding lurus dengan peningkatan performanya,” katanya..
Kekurangan Personel
Plt Bupati Kudus Hartopo mengatakan, rekomendasi Banggar DPRD atas RAPBD 2020 termasuk terkait layanan di RSUD akan menjadi bahan evaluasi eksekutif. “Tentunya nanti akan ada evaluasi. Pelayanan kepada masyarakat akan menjadi prioritas eksekutif dalam RAPBD 2020,” katanya.
Namun demikian, Hartopo mengaku memaklumi kondisi yang ada di RSUD. Sebab, katanya RSUD merupakan tempat rujukan bagi seluruh warga Kudus terutama yang tidak punya. “RSUD ini kan menjadi rujukan bagi warga yang tidak punya, karena tidak punya BPJS. Siapapun yang kondisi darurat harus diterima,”kata Hartopo.
Menurut Hartopo, dirinya pun sering memberi rujukan kepada masyarakat tidak mampu yang mengeluh pada dirinya. “Ya kalau tidak mampu, saya minta untuk langsung diangkut ke RSUD,”katanya.
Hartopo menambahkan, pihaknya juga memaklumi karena RSUD dr Loeknomohadi juga masih kekurangan personel. Namun demikian, dalam pengkajian, kata Hartopo, RSUD juga perlu dioptimalkan dulu.
Oleh karenanya, kata Hartopo, pihaknya juga akan mendorong RSUD meningkatkan pelayanan. “Kalau RSUD bisa meningkatkan pelayanan, harapan kita, untuk pasien yang menengah ke atas bisa lari ke RSUD. Sebab, selama ini pasien kelas bawah yang datang ke RSUD itu kan yang membiayai kita sendiri,”tandas Hartopo.
Suarabaru.id/Tm
