TEGAL (SUARABARU.ID) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan kewajiban pemerintah gelontor bahan pangan berupa beras dan sembako kepada 1.000 penerima manfaat di Kabupaten Tegal.
Penyerahan secara simbolis dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mendampingi dilakukan di Gudang Bulog Munjungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal pada Rabu 3 Januari 2024.
“Saya lihat cerah semuanya, wajahnya kelihatan senang semuanya. Semuanya susah dapat yang sepuluh kilo? Januari sudah diterima, nanti akan dapat lagi bulan Februari dan Maret. Nanti kalau APBN mencukupi akan dilanjutkan lagi April, Mei, Juni,” kata Jokowi di hadapan warga penerima manfaat.
Penyerahan bahan pangan tersebut merupakan program lanjutan dari tahun 2023 lalu. Di mana penyerahan tahun 2024 ini dimulai dari Kabupaten Cilacap pada tanggal 2 Januari 2024. Kemudian di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tegal pada tanggal 3 Januari 2024. Masing-masing 1.000 penerima di masing-masing kabupaten.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berterima kasih atas bantuan pangan yang digelontorkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Bulog di Jawa Tengah.
Pada 2023, jatah bahan pangan yang diserahkan di Jawa Tengah tercatat sebanyak 3,3 juta penerima manfaat. Sementara untuk tahun 2024 bertambah menjadi sekitar 3,5 juta penerima manfaat.
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menegaskan bahwa ketersediaan beras di Jawa Tengah beserta bahan pokok lainnya di Jawa Tengah masih tercukupi sampai setelah Pemilu 2024. Terlebih pada akhir tahun lalu beberapa daerah juga sudah mulai panen.
“Stok di Jawa Tengah masih aman sampai setelah Pemilu,” katanya beberapa waktu lalu.
Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari mengatakan, cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Jawa Tengah pada tahun 2023 sebanyak 748 ton gabah. Sementara stok CPPD Jawa Tengah pada awal Januari 2024 sebanyak 379 ton gabah atau 242 ton setara beras.
Stok CPPD ini digunakan untuk intervensi penanganan kemiskinan ekstrem, bantuan bencana alam dan bencana sosial, dan penanganan inflasi.
“Penyaluran CPPD tahun 2024 untuk penanganan kemiskinan ekstrem masih dalam tahap screening. Masyarakat yang belum masuk daftar penerima manfaat bahan pangan dari Bapanas akan dicover oleh Pemprov Jateng,” katanya.
Pemprov Jateng juga melakukan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di Jawa Tengah. Misalnya subsidi harga beras sebanyak 750 ton dengan harga beli masyarakat Rp10.000,-/kg.
Selain itu, juga digalakkan Gerakan Pangan Murah dan fasilitasi distribusi pangan untuk 300 Kios Pangan Murah yang tersebar se-Jawa Tengah.
Diaz Aza
