blank
Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana temui asosiasi pengusaha Apindo Jateng bahas UMP Jawa Tengah. Dok: Pemprov Jateng

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih terus menggodok formula untuk menetapkan nominal UMP Jawa Tengah untuk 2024.

Bocoran upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah 2024 ini sudah dinantikan masyarakat.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana juga menyerap aspirasi dari para pengusaha dan buruh. Nana Sudjana telah menyerap aspirasi dari buruh pada Oktober 2023. Setelahnya  berlomunikasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, di Kantor Gubernur, Rabu (1/11/2023).

“Saya sudah bertemu dengan perwakilan rekan-rekan buruh. Kami dengar dan tampung aspirasi buruh soal upah minimum. Nah sekarang bertemu perwakilan pengusaha untuk mendengarkan masukan dari pengusaha,” kata Nana Sudjana.

Nana Sudjana menjelaskan bila pembahasan UMP selalu menjadi perhatian setiap menjelang akhir tahun.

Untuk meminimalisasi gejolak, sebelum membahas dan menetapkan UMP, Pemprov Jateng kini menjaring aspirasi dan masukan dari pihak-pihak yang terlibat,  .

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Ahmad Aziz menjelaskan, formula UMP dibahas oleh dewan pengupahan provinsi atau lembaga tripartit.

“Lembaga ini terdiri atas pemerintah provinsi, serikat buruh atau pekerja, dan perwakilan pengusaha,” kata dia.

Dikatakannya, pembahasan UMP sejauh ini masih menunggu aturan pasti yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

“Rancangan aturan sudah disiapkan oleh kementerian. Sudah diuji publik, mungkin dalam pekan-pekan ini sudah akan keluar formula untuk menghitung upah minimum,” jelas Azis.

Dengan demikian berapa persen kenaikan UMP Jawa Tengah, masih menunggu. Ketua DPP Apindo Provinsi Jawa Tengah, Frans Kongi mengatakan, selama ini para pengusaha yang tergabung dalam Apindo berkomitmen untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis di Jawa Tengah.

Baik antara pengusaha dengan pekerja, maupun pengusaha dengan pemerintah. “Jadi soal upah minimum ini juga kami bicarakan,” kata dia.

Frans Kongi menambahkan, sebagai pengusaha,  pihaknya berkomitmen untuk menjadikan buruh sebagai mitra. Selain itu, juga akan memperhatikan dan mengikuti aturan dari pemerintah yang jadi kesepakatan bersama.

Diaz Aza