SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih berfokus pada pengendalian inflasi. Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengatakan untuk mengendalikan inflasi beberapa upaya terus dilakukan oleh jajarannya.
Saat menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Senin (25/9/2023), Nana mengatakan, beberapa prioritas di Jateng seperti penanganan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan sektor pertanian juga terus dikerjakan.
“Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengendalikan inflasi antara lain dengan menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar, pemberian bantuan sosial, penguatan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, penyediaan layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan atau Bus Trans Jateng dengan tarif terjangkau, peningkatan produktivitas dan cadangan pangan serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota,” katanya.
Terkait kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada Maret 2023 sebesar 10,77%. Jumlah itu turun 0,21% poin dibanding September 2022 sebesar 10,98%.
Penurunan tersebut dilakukan dengan terus berupaya melalui strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
Berdasarkan hal itu, kemiskinan tahun 2023 diupayakan untuk mencapai target pada kisaran 9,86% – 9,05%.
Sementara tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah periode Februari 2023 adalah sebesar 5,24%. Turun 0,51% poin dibandingkan dengan Februari 2022 yang sebesar 5,75% akibat meningkatnya aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan hal tersebut, tingkat pengangguran terbuka sampai dengan akhir tahun 2023 ditargetkan turun menjadi sebesar 5,48% – 4,80%.
“Upaya percepatan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta pengangguran di Jawa Tengah diupayakan antara lain melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan, stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, listrik murah, pemberian kontribusi jaminan pembiayaan kesehatan serta bantuan sosial berupa hewan ternak dan alat pertanian. Selain itu adanya bantuan stimulan modal usaha dan pelatihan kerja untuk peningkatan SDM,” jelas Nana.
Dalam upaya mengurangi pengangguran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan anggaran urusan tenaga kerja yang difokuskan pada Balai Latihan Kerja.
Tujuannya agar masyarakat lebih banyak mendapatkan pelatihan, sertifikasi serta uji kompetensi keahlian berbagai bidang. Seperti kejuruan las, menjahit, pengolahan hasil pertanian dan bidang lainnya untuk mendukung persaingan dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri.
Sektor pertanian, khususnya nilai tukar petani, juga menjadi prioritas dalam pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023. Menurut, Nana, sektor pertanian menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II tahun 2023.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 0,36 % (year-on-year) dan menjadi kontribusi terbesar ketiga perekonomian Jawa Tengah. Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah periode Agustus 2023 sebesar 110,71 atau naik 1,63% dibanding NTP bulan sebelumnya sebesar 108,93.
“Nilai Tukar Petani merupakan bagian indikator kinerja utama daerah. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dilakukan beberapa upaya diantaranya intensifikasi pertanian dengan dukungan sarana produksi pertanian, gerakan pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman serta jaminan asuransi pertanian untuk gagal panen,” katanya.
Hery Priyono
