SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jateng pada 12 dan 13 Oktober lusa bakal menyelenggarakan Kongres Sampah untuk pertama kalinya di Indonesia. Targetnya melahirkan sistematika persampahan hulu hingga hilir, dari produksi sampah hingga pemanfaatannya.
Jumlah sampah di Jateng saat ini pertahun mencapai 5,7 juta ton atau 15.671 ton perhari. Sementara untuk mengatasi jumlah tersebut, Jawa Tengah memiliki kekuatan 1.562 Bank Sampah, 144 TPA 3 R dan 542 Rumah Rosok yang bisa mengurangi 267.861 atau hanya 4,71 persen. Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diperlukan sistematika yang jelas agar persoalan sampah bisa teratasi.
“Hari ini banyak orang bicara, saya punya bank sampah, punya relawan dan lainnya. Atau bahkan ada ungkapan ini mesti diselesaikan pemerintah dengan membayar orang. Tapi semua itu sudah ada dan ternyata persoalan sampah belum bisa kita tangani,” kata Ganjar, Selasa (8/10).
Untuk ditingkat nasional saja, total sampah kita mencapai 67 juta ton pertahun. Sampah organik dan plastik masih mendominasi dengan persentase, 60 untuk organik dan 15 persen untuk plastik. Kekuatannya, hanya ada 9.550 kolaborator yang menangani pengurangannya. Bahkan berdasarkan data The World Bank tahun 2018, 87 kota di pesisir Indonesia memberikan kontribusi sampah ke laut sekitar 12,7 juta ton. Dengan komposisi sampah plastik mencapai 9 juta ton.
“Ide-ide yang berserakan soal sampah itu kami tata dulu sejak sebelum pelaksanaan Kongres Sampah. Soal plastik misalnya. Eh kamu itu penyumbang sampah besar. Yang industri kresek sudah bilang mereka menyumbang sampah plastik hanya sebesar 6 persen. Selebihnya multilayer, lebih berbahaya karena tidak bisa diolah. Yang begini kita minta disistematisasi,” katanya.
Sistematika sederhana yang telah dihasilkan forum pra Kongres Sampah itu menurut Ganjar mencakup persoalan sampah di hulu yang meliputi perilaku masyarakat, di hilir yang mencakup pemanfaatannya dan di antara keduanya terdapat pengelolaan. Dalam Kongres Sampah tersebut nantinya memang ada beberapa sidang komisi beranggotakan akademisi, birokrat, masyarakat dan aktivis yang akan mengidentifikasi dan mengeluarkan keputusan terkait beberapa persoalan itu.
“Dari itu saya mengharapkan dari Kongres Sampah ini akan ada keluaran, ada yang fokus menangani perilaku masyarakat yang mesti berubah, ada yang fokus regulasi, harus ada tempah sampah misalnya atau ada solusi lain. Teknologi sampah yang sudah ada akan bermanfaat jika perilaku kita sudah tertata,” katanya.
Namun Ganjar menyadari itu bukan pekerjaan ringan. Dia berkaca pada Kongres Sungai yang telah berjalan selama empat tahun ini. Kongres Sungai tersebut merupakan manifestasi gerakan penyadaran bahwa sungai merupakan salah satu bagian terpenting negara maritim bukanlah sekadar tempat pembuangan akhir yang akhirnya dipunggungi. Dari Kongre Sungai tersebut lahirlah Sekolah Sungai di beberapa daerah di Jateng yang bergerak minimal menjaga kebersihan dan mengedukasi masyarakat untuk merawat sungai.
“Saya tidak bisa memprediksi sampai berapa tahun akan dilakukan tapi gerakan harus kita dorong dan perilaku kita tanamkan. Kalau saya ngobrol dengan beberapa Pemerintahan, Jepang misalnya saya tanya mereka saja butuh waktu 50 tahun untuk mengubah perilaku warganya. Maka dalam kongres ini kita undang seluruh daerah agar bareng-bareng mewujudkan spirit ini,” katanya. (suarabaru.id)
