KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Kebumen menggelar Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, di Pendopo Kabumian, Rabu (25/1).
Fokus Pemkab Kebumen pada 2024 masih tertuju pada upaya mengatasi kemiskinan dan penguatan ekonomi untu mengen jot daya belis masyarakat. Selain itu fokus utama juga kepada penanganan infrastruktur jalan dan jembatan.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, Forkompimda, seluruh jajaran OPD, camat se Kabupaten Kebumen, BUMD, perwakilan LSM, serta tokoh masyarakat.
Menurut Bupati, Konsultasi Publik RKPD Tahun 2024 untuk memperoleh masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan di Kebumen guna penyempurnaan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024.
“Yang perlu dipahami masyarakat bahwa program 2024, di awal tahun 2023 ini sudah mulai dibahas. Kita rembug bersama, mendengar masukan, aspirasi dan saran dari berbagai pihak (masyarakat), untuk arah pembangunan ke depan, agar jelas dan terukur,”ujar Arif Sugiyanto.
Bupati menuturkan, pemerintah sampai saat ini masih mempunyai pekerjaan rumah yang besar, yakni pengentasan kemiskinan. Kebumen masih menjadi salah satu kabupaten termiskin di Jateng, Makada perlu mendapat perhatian lebih dalam proses pembangunan daerah ke depan.
“Kita memang masih termiskin, tapi Alhamdulillah penurunannya cukup besar 1,46 persen. Ini bagus, apabila kita konsisten sampai tahun 2024 Insya Allah kita akan terbebas dari kabupaten termiskin,”terang dia.
Buka Investasi dan Lapangan Kerja
Bupati kembali menegaskan, program pemerintah ke depan yang menjadi skala prioritas adalah penguatan ekonomi. Menumbuhkan kembali daya beli masyarakat, memperbanyak investasi di Kebumen, untuk pembukaan lapangan kerja di belbagai sektor.
“Daya beli masyarakat kita ini masih lemah, apalagi disaat inflansi ini, perputaran uang di Kebumen ini tidak sekencang di kabupaten lain. Ini harus kita genjot lagi, kita ramaikan lagi, perbanyak even, gandeng investasi, dan kita dorong masyarakat berwirusaha,” ujarnya.
Untuk menggerakan ekonomi masyarakat, Bupati bahkan telah mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan seluruh ASN agar belanja kebutuhan pokok di pasar tradisional. Dengan begitu, masyarakat kecil ini bisa hidup, sekaligus menekan inflansi.
Sebab, kata Bupati, penanganan kemiskinan tidak cukup dengan hanya memberikan bantuan. “Bahwa bantuan itu tetap kita berikan, tapi itu bukan solusi utama pengentasan kemiskinan. Inflansi ini harus kita tekan dengan menghidupkan kembali pasar tradisional,”terangnya.
Selain, pengentasan kemiskinan, pembenahan infastruktur juga masih menjadi salah satu fokus utama. Di tengah minimnya anggaran APBD, pemerintah berupaya membangun infrastruktur jalan, jembatan dengan meminta bantuan dari Pemerintah Pusat.
“Kita sudah mengusulkan 13 perbaikan ruas jalan di Kebumen kepada Kementerian PUPR. Kemudian kita mengusulkan empat pembangunan jembatan ke BNPB yang rusak karena bencana. Kita tidak boleh berpangku tangan meski anggaran terbatas. Lebih baik menebar kail, walau hanya satu yang dapat, dari pada tidak sama sekali,”tandasnya.
Komper Wardopo
