KUDUS (SUARABARU.ID) – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus di awal tahun 2023 ini bukan hal yang baru lagi. Bencana banjir ini seakan menjadi rutinitas tahunan yang datang setiap musim penghujan.
Setiap tahun, penyebab banjir hingga lokasi mana saja yang terdampak banjir nyaris tidak ada perubahan. Namun, dari tahun ke tahun belum ada langkah signifikan untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Penyebab banjir masih sama ketika curah hujan tinggi di kawasan atas tinggi, membuat sungai yang berhulu dari kawasan Muria meluap. Sementara dari sisi selatan yakni bagian hilir, sungai Wulan dan Juwana penuh sehingga air pun tertahan di kawasan yang selama ini jadi langganan banjir,”kata anggota DPRD Jawa Tengah, M Nur Khabsyin, saat meninjau bencana banjir di wilayah Desa Jetiskapuan, Kecamatan Jati, Kamis (5/1).
Menurut Khabsyin, solusi yang seharusnya dilakukan pun sebenarnya sudah cukup jelas. Normalisasi seluruh aliran sungai, bisa meminimalisir potensi luapan air ketika curah hujan tinggi.
Tak hanya itu, pembuatan kolam retensi berskala besar semacam embung di daerah dataran rendah, juga perlu dilakukan sebagai antisipasi jika sungai Wulan dan Jratun kondisinya penuh.
“Artinya harus ada cara agar luapan air tidak menuju ke pemukiman warga, melainkan ditampung di embung-embung yang ada,”tandasnya.
Khabsyin mengakui, pembangunan infrastruktur pengendali banjir tersebut memang akan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Anggaran APBD Kabupaten Kudus tentunya tak akan mampu untuk mengkovernya.
“Yang paling memungkinkan adalah dengan meminta campur tangan pemerintah pusat dan provinsi untuk ikut berperan,”ujarnya.
Khabsyin menyebut, dirinya sebagai anggota DPRD Jateng siap membantu Pemkab Kudus dengan memperjuangkan anggaran dari Pemprov. Namun demikian, harus ada upaya juga dari Pemkab Kudus agar Pemerintah Pusat bisa mengucurkan anggaran lebih besar untuk perbaikan infrastruktur pengendali banjir.
“Jadi harus ada kolaborasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten,”tandasnya
Sementara, Sekretaris Komisi C DPRD Kudus, Superiyanto mengatakan usulan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sudah beberapa kali diajukan ke pemerintah pusat.
Bahkan, kata Superiyanto, tahun lalu sudah ada rencana pengalokasian anggaran sebesar Rp 98 miliar pada APBN untuk normalisasi sungai Juwana mulai dari bendung Kelambu sampai ke hilir sungai yang ada di Juwana Pati.
“Sudah pernah direncanakan, tapi tidak tahu kenapa anggaran itu hilang dari APBN,”tandasnya.
Oleh karena itu, Superiyanto berharap pada anggota DPR RI yang berasal dari Kabupaten Kudus untuk ikut mengawal usulan pembangunan infrastruktur pengendali banjir agar banjir Kudus tidak terus berulang setiap tahun.
“Yang punya kemampuan untuk mengawal tentu anggota DPR RI dari Dapil sini. Jika tidak, anggaran tentu tidak akan masuk,”paparnya.
Dari situasi lapangan, banjir Kudus yang menerjang sejak 31 Desember 2022 silam, hingga Kamis (5/1) belum kunjung surut.
23 desa di lima kecamatan yang ada di Kudus terendam dengan jumlah 48.181 warga terdampak dan 907 warga harus mengungsi.
Ali Bustomi
