SEMARANG (SUARABARU.ID) – Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo mengatakan, bahwa perlu ada komitmen bersama dalam upaya mengembalikan hak-hak masyarakat di bidang kesehatan agar sesuai dengan nilai nilai Pancasila khususnya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal ini dinyatakan oleh Benny dalam acara Focus Group Discussion yang diselenggarakan Forum NKRI Sehat, PWI Jawa Tengah, bersama Doctor Share, di Htel Gets Semarang, Kamis (15/09/2022).
Dalam acara ini juga hadir dr. Lie Agustinus Dharmawan, Ph.D, Sp.B, Sp.BTKV dari organisasi doctorShare, Dokter “Kelik” Suhardiyono SpOT dari Gerakan NKRI Sehat, pengurus/anggota PWI Jawa Tengah, Gerakan NKRI Sehat, dan Doctor Share
Dalam acara yang dihadiri sekitar 50 orang ini, Dokter Lie Dharmawan dari doctorShare menyatakan, isui-isu mengenai sulitnya mengakses sarana dan prasarana kesehatan bukan hanya monopoli daerah tertinggal.
“Di daerah daerah yang menjadi pusat ekonomi dan kekuasaan demikian juga. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus stunting dan kekurangan gizi di daerah daerah yang dianggap makmur, maka perlu terobosan yang mempermudah akses seluruh lapisan masyarakat terhadap hak mereka mendapatkan Kesehatan,” kata dr Lie.
Berbuat Lebih Jauh
Sementara itu Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo menyampaikan, bahwa Indonesia sangat membutuhkan orang orang seperti Kokter Lie yang tidak hanya berpancasila sebatas retorika saja, namun mau dan mampu berbuat jauh demi saudara sebangsa dan setanah air.
Dokter Lie bersama doctorShare, kata Romo Benny, merupakan bukti nyata dari pembumian serta pengamalan Pancasila karena mampu berbuat Efektif dan nyata bagi sesame. Namun hendaknya gerakan dokter Lie ini tidak hanya bersifat sporadis dan tak berkesinambungan, perlu adanya peran serta dari pemerintah dalam melakukan perbaikan sistem kesehatan dan pembuatan regulasi regulasi yang tidak hanya menjamin akses masyarakat terhadap sarana Kesehatan.
“Namun juga dilakukan upaya upaya mempermudah masyarakat khususnya mereka yang ada pada lapisan menengah kebawah untuk memperoleh hak hidup sehat,” kata Romo Benny.
Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Dokter Kelik bahwa perlu adanya kesinambungan dan peran semua pihak dalam menjamin hak masyarakat untuk mengakses sarana Kesehatan.
“Pemerintah perlu menyadari bahwa mempermudah masyarakat dalam mengakses kesehatan bukan hanya dengan mempermudah faskes dan obat saja tapi juga memikirkan support system hingga mudah untuk mencapai daerah daerah terpencil hingga masyarakat tidak lagi terbebani masalah biaya, waktu dan transportasi dan dapat konsentrasi untuk pulih,” kata dr Kelik.
Lebih lanjut Benny menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini perlu membuat pembaruan regulasi khususnya terkait dengan Puskesmas sebagai pintu pertama bagi masyarakat dalam memperoleh Kesehatan.
Peran Puskesmas yang kini berubah menjadi sekedar sarana kuratif atau pengobatan hendaknya dikembalikan sebagai sarana preventif atau pencegahan hingga sebelum masyarakat mengalami penyakit.
“Sudah ada inisiatif terlebih dahulu dari Puskesmas dan Posyandu dalam upaya menerapkan pola hidup sehat sehingga angka kurang gizi dan stunting yang masih menjadi momok di masyarakat perlahan namun pasti bisa ditanggulangi,” ujar Romo Benny.
Puskesmas dan Posyandu hendaknya tidak lagi sekedar sarana mengobati namun Puskesmas dan Benny menegaskan, Posyandu harus dapat menjadi wujud nyata usaha pemerintah dalam menjaga dan menjamin meadilan bagi masyarakat dalam memperoleh hak untuk hidup sehat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
wied
