Suasana Rakorpamwil di Ruang Rapat Ngesti Widhi Setda Kendal.(FOTO:SB/ Sapawi)

KENDAL(SUARABARU.ID)– Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kendal menggelar Rapat Koordinasi Pengamanan Wilayah (Rakorpamwil) di Ruang Rapat Ngesti Widhi Setda Kendal, Rabu (14/9/2022).

Rakorpamwil ini membahas pengamanan dalam rangka mengantisipasi potensi konflik pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa(Pilkades) serentak dan dampak Inflasi Kenaikan BBM di Wilayah Kendal.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Kendal, Suharjo menjelaskan dasar dilakukannya Rakorpamwil ini merujuk pada peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial, dan peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah.

“Tujuan dari Rakorpamwil ini, untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan hubungan antar perangkat daerah, TNI dan Polri,”kata Kepala Kesbangpol Kabupaten Kendal, Suharjo.

Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki, menyatakan siap melakukan pemantauan langsung ke desa, berkoordinasi kepada para tokoh, memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat dan memastikan kondusifitas wilayah pasca kenaikan harga BBM.

“Mari bersama- sama, bersatu padu dan bergotong royong mensukseskan pelaksanaan Pilkades serentak yang akan berlangsung pada 19 Oktober 2022. Kami berharap, semua pihak terkait dapat saling berkolaborasi sehingga bisa menciptakan kondusifitas di masyarakat,” pinta Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki.

Windu Suko Basuki mengharapkan kepada para Camat ikut mengawasi secara langsung dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya bantuan sosial dan nelayan yang saat ini masih mengalami kesulitan mencari BBM terutama solar.

Sementara itu, Kapolres Kendal AKBP Jamal Alam, mengaku telah melakukan pemetaan wilayah dalam menghadapi pelaksanaan Pilkades yang akan berlangsung di 62 desa, tersebar di 19 Kecematan dengan total 354 TPS.

Selain itu, setelah adanya kenaikan harga BBM pihaknya juga telah melakukan penyaluran bantuan sembako kepada tukang ojek, dan tukang kusir melalui konsep bantuan tunai yang bekerjasama dengan PT POS Indonesia sebesar Rp.150 ribu per bulan.

“BLT Sembako kami berikan kepada 35.279 KPM sebesar Rp. 200 ribu per orang dan BLT ini diberikan kepada pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3.500.000/bulan,”katanya. Sapawi