KUDUS (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Kudus menyiapkan anggaran sebesar Rp 8,9 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil tembakau (DHBCHT) untuk enam Puskesmas di wilayah Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2022 ini.
Anggaran tersebut, digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan jalannya proyek rehabilitasi dan pemeliharaan enam Puskesmas.
“Harapannya program rehabilitasi ini bisa berjalan lancar dan nantinya layanan kesehatan di Puskesmas bisa semakin meningkat,” kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Edi Kusworo.
Anggaran sebesar Rp 8,9 miliar tersebut diperuntukkan enam Puskesmas, yakni meliputi Puskesmas Jati, Puskesmas Rendeng, Puskesmas Mejobo, Puskesmas Rejosari, Puskesmas Sidorekso, dan Puskesmas Pembantu Rahtawu.
Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas merupakan salah satu bagian dari program pemanfaatan anggaran DBHCHT Kabupaten Kudus tahun 2022.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215 tahun 2021 yang mana salah satu penggunaan DBHCHT adalah untuk bidang kesehatan.
Selain untuk rehabilitasi dan pemeliharaan enam Puskesmas tersebut masih terdapat banyak program lain di bidang kesehatan yang dibiayai oleh DBHCHT.
Misalnya saja untuk alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB). Alokasinya mencapai Rp 7,9 miliar. Dalam hal ini misalnya untuk pelayanan Covid-19, tracer, investigasi penanganan KLB, isolasi terpusat, pelayanan kegawatdaruratan, perawatan P3K, dan perawatan public service center (PSC) 119.
Di bidang kesehatan selain program yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, ada juga program yang menjadi tanggung jawab dari RSUD Loekmono Hadi.
Dalam hal ini misalnya pengadaan alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) yang total alokasi anggarannya mencapai Rp 29,5 miliar.
Bupati Kudus, HM Hartopo, mengatakan, terkait program DBHCHT untuk peningkatan layanan kesehatan. Selain sarpras gedung, penyediaan alat kesehatan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat
“Kalau terkait alat kesehatan tergantung pada penggunanya nanti. Kalau memang ada (anggaran) dan meminta, butuh, dan konsisten dalam arti ada SDM (sumber daya manusia) yang mumpuni,” kata Hartopo.
Hartopo menandaskan, bahwa pengguna alat kesehatan nantinya harus tersedia SDM yang benar-benar mumpuni. Bisa dilatih terlebih dahulu jika memang saat ini masih belum tersedia SDM.
Hartopo sendiri senang jika alat kesehatan di rumah sakit milik daerah itu lengkap. Pasalnya, hal itu untuk melayani masyarakat.
“Jadi tidak perlu merujuk (pasien) ke sana-sini, karena sudah bisa menangani . Yang penting SDM-nya mumpuni. Biar maksimal. Begitu alat datang langsung bisa digunakan,” kata dia.
Ali Bustomi
