WONOSOBO – Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dan Badan Keahlian Sekretarian DPR RI, Drs Helmizar ME beserta tim berkunjung ke Wonosobo untuk berdiskusi soal pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa serta implementasi open data keuangan desa.
“Sebagai Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, punya tugas mendukung kelancaran
pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang anggaran dalam pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Karena itu, kami belajar ke Wonosobo,” terang Helmizar.
Menurutnya, ada beberapa alasan, tim datang ke Wonosobo. Yakni ingin melihat bagaimana dana desa dikelola dan dimanfaatkan. Karena penggunaan dana desa didominasi oleh bidang pembangunan sebesar 79,5% dari realisasi.
“Terlihat pula perbaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selain itu, belajar inisiasi open data keuangan sebagai bentuk perlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan desa,” katanya.
Tim diterima Asisten Pemerintahan Sekda, Bagian Pemerintahan Setda, Inspektorat, Bappeda, BPPKAD, Diskominfo, Dinas Sosial PMD, Kecamatan Garung, Kades Ngadikerso, Kades Kuripan, Sekdes Gondang, Sekdes Semayu, dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil dan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3).
Menurut Kades Kuripan, Suranto, tidak mudah membawa pola pikir masyarakat memanfaatkan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi, karena rata-rata justru aspirasi masyarakat menginginkan soal infrastruktur.
Kades Ngadikerso, Dul Rokhim, menambahkan kadang ada tuntutan dana tersebut dapat dibagi merata setiap dusun, tetapi pihaknya selalu berupaya untuk mendorong masyarakat menyepakati prioritas yang sudah dituangkan dalam RPJMDesa.
“Termasuk juga mendorong masyarakat tidak patah semangat mengembangkan singkong menjadi produk makanan. Kedua Kades tersebut juga menceritakan bagaimana proses
musyawarah perencanaan desa di desanya masing-masing,” sebutnya.
Soal pemanfaatan dana desa, Kabag Pemerintahan Setda, Tono Prihatono menceritakan bagaimana Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengawal dana desa. Wonosobo merupakan daerah termiskin di Jawa Tengah dan kemiskinan itu posisinya ada di desa.
“Akuntabilitas keuangan desa hanya akan efektif jika masyarakat terlibat dan mendapatkan informasi. Akhirnya open data keuangan desa ini diambil sebagai pintu masuk untuk mengatasi semua masalah itu,’’ katanya.
Penanganan Kemiskinan
Pemkab Wonosobo, imbuhnya, juga mendorong desa untuk melakukan intervensi penanganan kemiskinan melalui 8 (delapan) area kemiskinan mikro. Yakni peningkatan kualitas hidup melalui “Gerakan 100-0-100”, fasilitasi jaringan listrik tempat tinggal bagi masyarakat miskin.
“Juga peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan keterampilan bagi warga usia produktif dan disabilitas, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat, revitalisasi posyandu dan posbindu.’’
‘’Upaya pencegahan dan penanganan stunting, peningkatan kualitas keluarga melalui pengembangan program “Kampung Keluarga
Berencana,” tambahnya.
Selain itu, ada revitalisasi program wajardikdas dengan “Gerakan Kembali ke Sekolah” melalui pendidikan formal maupun nonformal, peningkatan literasi untuk kesejahteraan melalui “Gerakan Perpustakaan Seru”, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aset dan potensi desa sesuai dengan kearifan lokal.
Kasubag Keuangan dan Aset Desa, Aldhiana Kusumawati menjelaskan inisiasi open data keuangan desa merupakan inisiatif membangun mekanisme e-budgeting untuk desa di Wonosobo sekaligus meletakkannya sebagai data terbuka yang dapat diakses secara “real time” oleh masyarakat.
Proses ini, katanya, dibangun sejak 2016. Tidak hanya menyangkut soal software dan hardware, tapi juga brainware. Saat ini dimanapun dan kapanpun dan siapa pun bisa melihat data perencanaan dan keuangan desa di Wonosobo dengan mengakses https://datadesa.wonosobokab.go.id/
Asisten Pemerintahan Sekda, Aziz Wijaya menegaskan bahwa keberhasilan tersebut dicapai karena tim di Pemkab Wonosobo kompak. Beberapa perangkat daerah yang hadir dalam diskusi merupakan para pihak yang berkomitmen ikut mengawal dan memajukan desa di Wonosobo.
Sarwanto dari MP3 menyatakan Pemkab Wonosobo harus bangga dan mengapresiasi keterbukaan informasi di desa. Mengingat hal tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dari lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah yang akuntabel adalah lembaga yang paripurna dalam menyelenggarakan proses pemerintahan.
SuaraBaru.id/Muharno Zarka
