KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Suhu politik di Kebumen meninggi. Audiensi Koalisi Konco Pejuang Demokrasi (Koko Pede) dan Gerakan Bongkar Arogansi Kekuasaan (Gebrak) Kebumen ke DPRD setempat, Kamis (6/1), berakhir tanpa hasil.
Semula Pimpinan DPRD Kebumen telah menjadwalkan dan menerima perwakilan Koko Pede dan Gebrak. Namun dalam negosiasi menemui jalan buntu. Ketua DPRD Sarimun didampingi Wakil Ketua Dewan Agung Prabowo dan Munawar Cholil serta sejumlah anggota fraksi DPRD telah menerima audiensi .
Namun Ketua DPRD Sarimun hanya bersedia menerima delapan perwakilan Gebrak dan Koko Pede. Pimpinan Dewan pun tidak bisa menerima audiensi di ruang Rapat Paripurna.
Sebaliknya para tokoh Koko Pede dan Gebrak yang mempersoalkan perubahan nama sejumlah jalan dan perubahan jalur searah jalan dalam kota Kebumen, meminta yang hadir sebanyak 50 orang di Ruang Paripurna.
Para tokoh prodemokrasi yang beraudiensi tersebut nyaris sama seperti audiensi pertama pada 27 Desember 2021. Kala itu sekitar 60 orang aktivis demokrasi dari Koko Pede dan Gebrak diterima Pimpinan DPRD dan sejumlah fraksi di Ruang Rapat Paripurna.
Pada udiensi Kamis (6/1) pihak Koko Pede dan Gebrak yang hadir antara lain Bambang Priyambodo (mantan camat), Mudji Rahardjo (mantan pejabat eselon 2), Mundir Hasan (aktivis Muhammadiyah), Sujud Sugiarto, Kholid Anwar (mantan KPU dan kader NU), Ibnu Kholid, Marifun Arief (kader Partai Gerindra) , Nuryanto Pramudono (kader PDIP ) dan sejumlah aktivis.
“Kami sudah siap berdialog dengan DPRD dan minta disediakan ruang yang bisa menampuang 50 perwakilan.Tidak harus di Ruang Paripurna, yang penting 50 orang bisa diterima seperti yang pertama,”tandas Mundir Hasan.
Minta DPRD Datangkan Eksekutif
Sedangkan Kholid Anwar, mantan anggota KPU Kebumen menilai sangat lucu penolakan audiens 50 orang karena Pimpinan DPRD tersinggung. Gara-gara pada audiensi 27 Desember 2021 lalu kursi Ketua DPRD ”diduduki” oleh aktivis Koko Pede dan Gebrak.
“Kursi pimpinan DPRD itu kan hanya diduduki untuk selfi. Toh juga selanjutnya kami duduk tertib di kursi yang disediakan. Lagi pula Dewan yang terhormat itu kan wakil kami. Wajar saja sesekali kami duduk di kursi wakil rakyat,”ujar mantan aktivis PMII Surakarta asal Desa Tunjunggseto Kutowinangun tersebut.
Sedangkan tokoh Koko Pede Bambang Priyambodo menyatakan, dalam audiensi pihaknya meminta DPRD menghadirkan eksekutif menjelaskan beberapa persoalan yang ditanyakan pada audiensi pertama. Pihaknya menolak jika DPRD hanya membacakan notulen hasil jawaban eksekutif.
Marifun Arief dari Gebrak menilai alasan penolakan Pimpinan DPRD tidak masuk akal. Sebab dalam audiensi pihaknya hanya meminta 50 orang diterima di ruang mana pun. “Kami minta seperti pertemaun yang pertama, 50 orang diterima di DPRD,”tegas mantan anggota DPRD Kebumen itu.
Sementara itu Kabag Persidangan dan Perundangan DPRD Kebumen Dr Suratno SH MH yang ditemui Suarabaru.id di halaman DPRD menyatakan, sebenarnya pada hari tersebut DPRD bersedia menerima audiensi untuk delapan perwakilan.
Menurut Suratno, DPRD juga siap menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan pada audiensi 27 Desember tahun lalu. Negosiasi sudah berrlangsung. Namun belum ada titik temu. Pimpinan DPRD tetap hanya akan menerima 8 orang perwakilan dari Koko Pede dan Gebrak.
”Jadi ini belum ada titik temu karena DPRD siap menerima audiensi dan memberi jawaban kepada 8 perwakilan, sementara mereka minta agar 50 orang bisa masuk DPRD,”jelas Suratno. Sekretariat DPRD Kebumen Sri Kuntarti juga berada di lokasi.
Meski audiensi gagal, aparat Polres Kebumen dan Satpol PP terus bersiaga di lokasi Gedung DPRD. Personel Polres dipimpin Kabagops Kompol Mangarif. Sedangkan Kasatpol PP Kebumen Udi Cahyono juga berada di kompleks DPRD bersama sejumlah anggota Satpol PP.
Komper Wardopo
