WONOGIRI – Polisi, harus menjunjung tinggi sikap netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)serentak di Tanah Air, termsuk dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018.
Demikian ditegaskan Kapolres Wonogiri AKBP Robertho Pardede, Minggu (24/6), ketika tampil menjadi pembina apel pergeseran pasukan, untuk pelaksanaan tugas pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ini dilakukan dalam tahapan tugas pengamanan Pilgub Jateng Tanggal 27 Juni 2018.
Sebab, tandas Kapolres, manakala sampai dianggap tidak netral dan kemudian terjadi kekacauan, maka Polri tidak akan dipercaya untuk mengatasinya, karena dianggap menjadi bagian yang bermasalah. Berdasarkan analisis, ada beberapa daerah yang eksistensi Polri-nya dianggap tidak netral, yakni Sumut, Jabar, Sulsel dan Maluku.
Apel pergeseran pasukan, dilaksanakan Minggu (24/6) di halaman Mapolres Wonogiri, diikuti para Kapolsek beserta para Kabag, Kasat, Kanit dan para perwira. Pergeseran pasukan, dilakukan untuk di-BKO (Bawah Komando Operasi)-kan ke masing-masing Polsek, guna melaksanakan tugas pengamanan Pilgub Jateng Tanggal 27 Juni 2018.
Bersamaan apel tersebut, Kapolres membagi-bagikan buku pintar tentang mekanisme panduan pengamanan Pilkada. Buku pintar yang dicetak dalam format buku saku ini, dibagikan langsung kepada para peserta apel pergeseran pasukan.
Kapolres, minta jajaran kepolisian khususnya Polres Wonogiri yang tergabung dalam Operasi Mantab Praja Candi 2018, agar benar-benar bisa menjaga netralitasnya. Kepada para personel Polres yang bertugas mengamankan TPS, diminta untuk melakukan survai mengenai potensi dan karakteristik kerawanan di masing-masing TPS yang menjadi wilayah tugasnya. ”Koordinasikan dengan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), termasuk dengan personel pengamanan dari unsur Linmas maupu dari anggota TNI yang diperbantukan dalam pengamanan Pilgub Jateng 2018,” tegas Kapolres.
Personel kepolisian yang ditugaskan melaksanakan pengamanan, diserukan untuk juga melakukan pengawalan dan pengamanan logistik Pilgub termasuk kotak suara baik ketika dalam proses distribusi sebelum pencoblosan, maupun ketika nanti setelah selesai pemungutan dan penghitungan suara dari TPS ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan, maupun saat nanti dilakukan pengiriman ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Unit Propam, diinstruksikan agar melakukan penegakan dan penertiban (Gaktib) secara internal kepada anggota. Utamanya Gaktib menyangkut sikap, tampang, serta performance anggota, yang berkait dengan potongan rambut, jambang dan jenggot, harus tercukur rapi.
Dihubungi terpisah, Ketua Panwas Kabupaten Wonogiri, Ali Mahbub, menyerukan, memasuki hari tenang menjelang pencoblosan, semua atribut alat peraga kampanye (APK) yang harus dibersihkan. ”Baik itu alat peraga kampanye (APK) buatan KPU, maupun yang dibuat oleh tim sukses,” tegasnya. Di Wonogiri, langkah pembersihan APK dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan unsur KPU, Panwas, Satpol-PP, personel dari Tata Pemerintahan (Tapem) bersama aparat dari kepolisian.(suarabaru.id/bp)
Polisi Harus Menjunjung Tinggi Sikap Netralitas
