KOTA MUNGKID(SUARABARU.ID)-Anggota Komisi VII DPR RI, H Abdul Kadir Karding, mengatakan, pemerintah memprogramkan makin mempermudah daya jangkau masyarakat terhadap kebutuhan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu harga BBM se-Indonesia bisa seragam.
Dia mengatakan hal itu dalam acara Sosialisasi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan surat rekomendasi perangkat daerah untuk pembelian jenis BBM tertentu (minyak solar), yang digelar di Hotel Atria Magelang, hari ini. Pesertanya berbagai elemen masyarakat. H Karding memfasilitasi menggelar acara itu karena Komisi VII DPR RI adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang Energi, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup.
Wakil rakyat yang biasa disapa Mas AKK itu selebihnya mengatakan, sejalan program pemerintah, masyarakat yang ingin membuka usaha di bidang bahan bakar minyak (BBM) seperti Pertashop dan sebagainya dipersilahkan. “Siapa yang mau membuka usaha Pertashop silahkan mendaftar melalui saya nanti saya yang membantu mengurusi. Memang itu program pemerintah untuk daya jangkau masyarakat, agar akses masyarakat terhadap BBM bisa terpenuhi,” katanya.
Tetapi dia berpesan, kalau mau berusaha BBM harus disurvei bahwa di situ menguntungkan secara ekonomis. Dia khawatir warga mau mencari untung, tetapi tidak untung gara-gara tidak tepat lokasinya.Diminta mencari tempat yang betul-betul ramai, paling tidak dalam sehari bisa menjual 400-500 liter. “Kalau di bawah itu saya takutnya anda stress bukan karena pandemi, tetapi karena rugi,” katanya.
Di acara yang sama dia menyarankan, usaha Pertashop bisa bekerja sama dengan koperasi, badan usaha milik desa, pesantren, atau kelompok kegiatan ekonomi masyarakat. Dia berharap usaha seperti Pertashop bisa menjadi pengungkit ekonomi bagi masyarakat, sehingga tidak terbebani lagi dengan berbagai masalah.
Salah satu solusinya adalah pemberdayaan ekonomi. Kalau bisa bekerja sama dengan BUMDes, koperasi, itu menjadi bagian dari solusi. “Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bertanggung jawab terhadap kebijakan pemerintah,” tandasnya.
Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa itu juga memaparkan, salah satu misi Presiden Jokowi adalah BBM di seluruh Indonesia satu harga.Pada awal kampanye Pilpres lalu Jokowi menyebutkan bahwa BBM harus satu harga. Karena harga BBM di Papua semula beda jauh dengan harga di Jawa.
Di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, karena jauh, ongkos distribusinya jauh lebih besar, maka harga BBM jadi mahal. Di Papua, NTT terutama yang di pegunungan, jauh lebih mahal. Eceran di kampung juga mahal. Jokowi inginnya jadi satu harga. Mau di Jawa, Papua, di NTT, Sulawesi, atau di Sumatra harganya sama, karena masih wilayah Indonesia.
Memang ada konsekuensinya, negara harus keluar biaya untuk mengatasi biaya pengangkutan dan logistik. Tetapi tidak apa-apa, karena tanggung jawab negara. “Alhamdulillah sekarang ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi kini sudah bisa satu harga. Itu prestasi yang bisa diatasi di bawah kepemimpinan Pak Jokowi,” imbuhnya.
Ke depan dia berharap semua regulasi, manajemen, dibuat sedemikian rupa agar terkait penyaluran BBM bisa lebih mudah. Karena sekarang ini era satu pintu, cepat, online, jadi harus diikuti.
Dengan begitu ongkos dan daya saing kita terbantu, termasuk dalam pengurusan izin. “Agar negara kita mampu bersaing. Alhamdulillah di BPH Migas sudah membangun sistem terintegrasi, cepat, transparan, dan akurat,”pungkasnya.
Wilayah NKRI
Anggota BPH Migas,
Harya Adityawarman, ketika membuka acara itu berterima kasih kepada H Karding sehingga bisa digelar sosialisasi. Memang ada amanat dari Undang-undang BPH Migas bahwa pemerintah menjamin pendistribusian dan kelancaran distribusi BBM. Tentunya dalam kesehariannya dilaksanakan oleh BPH Migas yang diberi amanat oleh pemerintah.
Pendistribusian itu dari Sabang sampai Merauke, di seluruh wilayah NKRI. BPH Migas selain mengurus BBM juga bertanggung jawab untuk memastikan pendistribusian gas, tetapi dalam pipa.”Elpiji domain dari Ditjen Migas,” tuturnya.
Dengan adanya amanat, menjadi kewajiban BPH Migas untuk menjamin pendistribusian dan penyaluran BBM, baik di daerah perkotaan, pedesaan, perbatasan, dan daerah terpencil di seluruh NKRI.Untuk itu dia minta dukungan dari semua pihak agar BBM dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tepat volume.
Dikatakan, tahun ini punya kuota penyaluran sekitar 15,8 juta kiloliter. Sampai akhir Oktober penyalurannya sudah 81 persen. Diakui sempat ada antrean, tetapi dengan cepat personel BPH Migas merapatkan. Minggu surat keluar dari BPH Migas ke jajaran Pertamina untuk dilakukan relaksasi. Pertamina diberi kemudahan untuk melakukan penyaluran antarpenyalur, termasuk antarkabupaten, antarprovinsi. “Berkat kesigapan Pertamina akhir-akhir ini sudah terselesaikan,” tuturnya.
Harapan dia sampai akhir tahun ini target atau kuota volume nasional tidak akan terlampaui. Itu terkait anggaran negara. Dengan tidak terlampaui memang salah satu tugas dari BPH Migas untuk pengendalian BBM, khususnya BBM yang bersubsidi.
Pada kesempatan itu dia minta dukungan Abdul Kadir Karding. Ditandaskan, tahun depan harus hati-hati. Karena APBN sudah diketok dan volume kuota BBM-nya hanya 15,1 juta kiloliter.
Padahal kalau tahun depan level PPKM sudah turun lagi, maka kegiatan masyarakat sudah semakin tumbuh, perekonomian juga semakin tumbuh. Januari sampai Juni tahun ini saja yang kegiatan masyarakatnya lebih rendah, pihaknya sudah hampir melebihi kuota. Tahun depan kalau kegiatan masyarakat seperti sebelum pandemi, tentu membutuhkan volume BBM yang lebih besar lagi. Maka perlu dukungan dari Komisi VII untuk menyikapi apakah di-rem, atau bisa dilakukan revisi anggaran.
“Itu akan kami laporkan ke Komisi VII tentang bagaimana menyikapi BBM subsidi agar tidak melampaui kuota. Kalau melampaui target akan direvisi di penyesuaian APBN perubahan,” katanya.
Dipaparkan juga, jumlah kecamatan di Indonesia sebanyak
7.230 buah. Dari jumlah itu kecamatan yang sudah ada penyalurnya BBM baru 3.080 buah, atau sekitar 42 persen. Artinya belum di setiap kecamatan ada, apalagi per desa. “Pertashop juga salah satu upaya bagaimana mendekatkan BBM ke masyarakat. Kalau bisa digenjot itu lebih bagus lagi. Dirut Pertamina menargetkan Pertashop sebanyak 10 ribu, sekarang baru sekitar dua ribuan,” jelasnya.
Disebutkan, dari acara itu diharapkan peserta bisa tahu siapa saja yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.
Eko Priyono
