WONOSOBO-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo dinilai memiliki kinerja unggul di sektor pembangunan daerah, pemerintahan dan pelayanan publik (3P). Ketiga hal tersebut menjadi andalan dalam memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat.
Beberapa konsep yang telah direalisasikan Pemkab Wonosobo, termasuk di antaranya diaplikasikan di Gone-des, sebuah program pelayanan administrasi terpadu langsung ke desa, menjadi rujukan pembelajaran bagi daerah lain.
Hal itu terungkap dari Ketua Tim Peserta Diklatpim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi, Jawa Timur, Drs Yulianto Kusprasetyo, memimpin 55 rombongan peserta Pendidikan dan Latihan Pimpinan (Diklatpim) tingkat IV angkatan 14 tahun 2019, berkunjung ke Pemkab Wonosobo, Selasa (23/4).
Kunjungan rombongan dari Pemkab Ngawi dimaksudkan untuk melaksanakan benchmarking (studi banding) terhadap sektor pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan perikanan dan pertanian yang selama ini dilakukan di Pemkab Wonosobo.
Demi mendalami keunggulan 3P tersebut, Yulianto mengatakan ke-55 peserta Diklatpim bakal berada di Wonosobo selama dua hari. Selama berada di kota pegunungan rombongan pejabat ASN dari Pemkab Ngawi akan menerima paparan dan tinjauan langsung ke lapangan.
“Tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan serta Kecamatan Garung menjadi sasaran pembelajaran para peserta diklatpim IV ini,” jelas Kusprasetyo.
Diharapkan, selama dua hari pembelajaran tersebut, para peserta Diklatpim yang semuanya merupakan pejabat di level eselon IVa tersebut, mampu menularkan ilmu yang dipelajarinya di lingkungan kerja masing-masing di Pemkab Ngawi.
“Selain itu, hasil pembelajaran juga disebutnya bakal menjadi salah satu bahan pengujian menjelang berakhirnya masa diklat bagi para peserta kelak. Jadi selain menerima paparan dari Pemkab Wonosobo juga harus belajar langsung di lapangan,” ujarnya.
Benchmarking ini, imbuhnya, merupakan salah satu materi diklat dalam struktur kurikulum diklat kepemimpinan, yang diarahkan untuk membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi, mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organiasi terbaik yang dimiliki Pemkab Wonosobo.
Pelayanan Publik
Sementara itu, Asisten Sekda Bidang Administrasi yang sekaligus sebagai Plt Kepala BKD, Drs Syamsul Ma’arif mengatakan, dalam rangka memaksimalkan pembangunan di Pemkab Wonosobo, dilakukan melalui perbaikan-perbaikan di sektor pelayanan publik.
“Dalam pelayanan publik Pemkab Wonosobo menekankan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (clean govermant) kepemerintahan yang baik (good governance), sebagai realitas pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi birokrasi yang masih bergulir sampai saat ini”, paparnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemkab Wonosobo telah melangkah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Juga melaksanakan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 tentang Partisipasi dan Transparansi, Peraturan Daerah No 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik, serta Peraturan Daerah No 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik.
“Perda tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik seluruh pelayan publik sesuai bidangnya masing-masing. Sehingga target yang dicanangkan Pemkab Wonosobo dalam pelayanan publik akan terukur dan mudah tercapai”, beber Syamsul.
Program pelayanan publik, lanjutnya, didukung penguatan ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik, dengan menciptakan pondasi yang kuat serta harus terus dibangun, dalam merefleksikan kembali semangat reformasi birokrasi.
Diharapkan ASN di Pemkab Wonosobo ke depan mampu menyikapi kemajuan masyarakat yang semakin dinamis dan berkembang di berbagai bidang serta mampu mengembangkan diri menjadi produsen jasa publik yang baik. SuaraBaru.id/Muharno Zarka
