MAGELANG (SUARABARU.ID) – Wakil Wali Kota Magelang M Mansyur mengajak seluruh jajarannya secepatnya menuntaskan kemiskinan. Selaku pemimpin dirinya khawatir menjadi orang yang mendustakan agama, karena menelantarkan orang miskin dan yatim piatu.
‘’Pertama yang harus dilakukan adalah data harus valid, akurat dan tidak tercecer. Data kemiskinan harus absolut dan betul-betul kita yakin kevalidannya,’’ tandasnya.
Dia menegaskan, mulai bulan April akan didapat data warga miskin yang akurat, dan selanjutnya diajukan ke Kemensos. Untuk bantuan selanjutnya menjadi kewenangan Kemensos siapa yang akan mendapatkan bantuan.
M Mansyur yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Sirojul Huda, Wates, Magelang, mengemukakan itu ketika jumpa pers di Ruang VIP Kantor Wali Kota Magelang, Kamis (18/3).
Terpenting lagi, lanjut kyai yang akrab dipanggil Mbah Mansyur, adalah kita juga harus membina masyarakat, terutama yang memiliki sifat tamak. Misalnya, orang mampu atau kaya tapi kalau ada bantuan mengaku miskin.
‘’Jangan dibiarkan terus seperti itu, maka saya berencana semua khatib Jumat di waktu tertentu saat khotbah berisi tema kemiskinan ini,’’ ungkapnya.
Kepala Dinas Sosial Wulandari Wahyuningsih menjelaskan, Pemkot Magelang berupaya agar warga atau keluarga kurang mampu/miskin di wilayah ini terdata dengan baik dan valid. Pendataan melibatkan pemangku wilayah mulai ketua RT, RW hingga lurah.
Data warga miskin tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS inilah yang menjadi dasar untuk pemberian bantuan sosial secara nasional dan telah terintegrasi dengan data kependudukan (NIK) Kemendagri.
Wulan menerangkan, pada 9 Maret 2021 pihaknya telah mengumpulkan 127 ketua RT dan RW. Momen tersebut sekaligus dimulainya pendataan warga miskin yang berakhir pada Kamis (18/3).
‘’Data dari RT dan RW selesai hari ini, kemudian diserahkan ke kelurahan. Di tingkat kelurahan dilakukan pemeringkatan Desil 1, 2, 3, dan 4+ dengan melibatkan ketua RT dan RW,’’ ujarnya.
Dia menuturkan, dalam pendataan di lapangan, ketua RT dan RW dibekali berkas format pendataan yang dibuat oleh Dinsos. Dalam format itu juga disediakan kolom kosong yang bertujuan untuk mendata orang-orang miskin yang tercecer.
‘’Misalnya setelah didata oleh RT dan RW ternyata masih ada yang belum terdata, maka dapat dimasukkan ke dalam kolom kosong tersebut. Dengan pendataan oleh RT dan RW ini diharap dapat menghasilkan data warga miskin yang sangat valid,’’ tandasnya.
Wulan mengakui, kalau data di DTKS sebelumnya banyak terjadi komplain. Misalnya pada saat penyaluran bantuan ada yang harusnya tidak berhak menerima tapi menerima, begitu juga sebaliknya. Maka, dengan pelibatan RT dan RW ini diharap data di DTKS semakin akurat.
‘’Setelah selesai pendataan dan pengecekan di tingkat kelurahan, data akan dikirim ke Dinsos. Selanjutnya kami yang akan mengirimkan data ini ke Kementerian Sosial. Setelah itu, Kemensos yang akan menentukan siapa yang akan menerima bantuan,’’ terangnya.
Setelah ada bantuan ternyata masih ada yang tercecer juga, tambah Wulan, pihaknya akan mencarikan solusi lewat bantuan lain. Sehingga, data di DTKS tersebut tetap terpakai. Dia juga mengingatkan para ketua RT dan RW untuk tidak boleh ada unsur suka/tidak suka dalam pendataan warganya.
‘’Penting bagi para ketua RT dan RW, dalam pendataan jangan ada unsur suka atau tidak suka atau bahkan faktor kedekatan. Misalnya, karena merasa tidak enak dengan si A yang notabene mampu tapi banyak membantu RT, maka dimasukkan ke data warga miskin,’’ tegasnya.
Penulis : prokompim/kotamgl
Editor : Doddy Ardjono
