MAGELANG- Pemkot Magelang menjadi rujukan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin belajar mengenai Kota Layak Anak (KLA). Sebanyak 20 orang dari Komisi IV tersebut menanyakan bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan KLA.
Untuk diketahui, dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia, baru 177 di antaranya yang memperoleh penghargaan KLA. Diharapkan tahun 2030 semua kabupaten/kota mendapat penghargaan KLA, agar hak-hak anak bisa terpenuhi untuk kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Budi Jaya yang memimpin rombongan menuturkan, pihaknya terinspirasi dengan Kota Magelang yang telah beberapa kali meraih penghargaan KLA.
‘’Banjarmasin sebenarnya sudah pernah dapat penghargaan KLA tapi masih madya. Kami ingin tahu, bagaimana caranya Kota Magelang bisa meraih penghargaan hingga tingkat nindya,’’ ungkap Budi, kemarin.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Kota Magelang, Retno Rini Sariningrum menerangkan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan KLA. ‘’Dibutuhkan peran serta masyarakat, organisasi masyarakat (ormas) dan dunia usaha,’’ tuturnya.
Dia menjelaskan, penghargaan KLA sudah diraih Kota Magelang sejak tahun 2014. Mulai dari tingkat Pratama hingga Nindya.
‘’Anugerah KLA ini tidak sekedar mendapat hadiah atau penghargaan saja, namun bagaimana komitmen Pemkot Magelang dalam pemperjuangkan hak-hak anak,’’ terangnya.
Retno menyebutkan, Pemkot Magelang selama ini telah melakukan berbagai inovasi dalam mewujudkan KLA. Seperti balita menabung, pusat pembelajaran keluarga (puspaga), diskon belanja dengan Kartu Ibu dan Anak (KIA), wisata air mancur, penerapan jam belajar masyarakat dan pemugaran kamar anak.
Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak.
‘’Saat ini kami tengah berusaha untuk mendapatkan penghargaan KLA tingkat utama. Tidak mudah, dibutuhkan perjuangan bersama,’’ tegas Retno. (Suarabaru.id/dh)
