WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Ketua DPC Partai Gerindra Wonosobo Sumardiyo menyatakan jika tidak berkoalisi dengan PPP, partainya akan berposisi sebagai penyeimbang di DPRD setempat.
Posisi sebagai partai penyeimbang, menurutnya, dipandang sangat strategis karena bisa melakukan kritik terhadap kebijakan Pemkab Wonosobo di masa yang akan datang.
“Jika semua partai yang punya kursi di DPRD mengusung dan mendukung Cabup-Wabup dalam Pilkada 9 Desember 2020, itu tidak baik. Karena tidak ada partai yang melakukan kontrol politik,” katanya.
Menurut Wakil Ketua DPRD Wonosobo itu, demokrasi harus ada keseimbangan, tidak satu suara. Jika semua partai ada di belakang kekuasaan eksekutif menjadi tidak kondusif bagi dinamika demokrasi di tingkat lokal.
Komunikasi Buntu
Sejauh ini komunikasi politik dengan PPP telah dibangun. Namun tidak ada keputusan khusus untuk berkoalisi dalam menghadapi Pilkada 2020. Karena tidak keputusan bersama maka tidak terbangun koalisi.
“Berkali-kali saya mengutus kader Gerindra untuk melakukan komunikasi dengan PPP. Tapi tidak keputusan yang pasti terkait koalisi Pilkada di Wonosobo. Gerindra nggak masalah tidak dapat teman partai koalisi,” katanya, Rabu (2/9), ketika ditemui di Gedung DPRD Wonosobo.
Jika akhirnya PPP bergabung dengan koalisi besar, Sumardiyo juga tidak mempermasalahkan. Karena sejak awal Gerindra siap berkoalisi dan mengajukan paslon dan siap juga untuk tidak berkoalisi serta tidak mengusung paslon dalam Pilkada.
Ketua DPC PPP Udik Ridawan ketika berkali-kali dikonfirmasi via telpone atau WA, terkait rekomendasi dan koalisi partai jelang Pilkada, tidak memberi jawaban sedikit pun. Telpone genggamnya juga tidak diangkat ketika dihubungi. WA yang dikirimkan meski dibaca tapi tidak dijawab.
Muharno Zarka-Wahyu
