JEPARA (SUARABARU.ID)- Di tengah kritik keras yang ditujukan tehadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), para mitra dapur MBG yang tegabung dalam Himpunan Mita Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS) Jepara memilih untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa layanan MBG yang mereka jalankan benar-benar sudah sesuai dengan standart Badan Gizi Nasional (BGN).
Hal ini seperti disampaikan oleh Muhammad Habib Ketua HMD Gemas Jepara, di tengah ramainya perbincangan terkait progam andalan Pressiden Pabowo Subianto tersebut.
“Sesuai komitmen kami (para mitra dapur), akan melayani dengan sepenuh hati anak-anak sekolah penerima manfaat agar generasi emas Indonesia tercapai sesuai tujuan mulia Bapak Presiden”, ujarnya melalui sambungan telpun, Rabu (8/7/2026).
“Kami setuju evaluasi besar-besaran tetap dilakukan, pengetatan anggaran, hingga mengawasi menu makanan yang disajikan oleh dapur”, tambahnya.
Lebih jauh, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Kemenag Jepara ini mengaku terbuka atas semua kritik yang ditujukan kepada mitra dapur. “Silahkan laporkan jika ada pelanggaran, era medsos sekarang terbuka tidak bisa ditutup-tutpi”, terang pria yang akrab disapa Habib.
Ketika disinggug soal kekisruhan di pucuk pimpinan BGN, Habib mengatakan peralihan kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini kami anggap sebagai dinamika yang harus kita hadapi. “Namun pemerintah juga harus adil kepada para mitra dapur yang sudah dengan susah payah mendirikan dapur dengan berdaah-darah”, cetusnya.
“Yang tidak kalah penting, kami komitmen pemberdayaan UMKM di lingkungan sekitar. Dengan adanya regulasi untuk menggandeng 15 suplier bahan kebutuhan dapur, kami memprioritaskan para suplier kecil”, tandas Habib.
Sementara itu sebagai informasi, hari ini Rabu (8/7/2026) organisasi yang mengatasnamakan Presidium Gabungan Asosiasi/Aliansi pendukung MBG seluruh Indonesia juga menggelar parade nasional aksi damai mendukung MBG tetap berjalan. Mereka akan menggelar aksi di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jateng dan dilanjutkan audiensi dengan Anggota DPRD Provinsi Jateng.
ua
