SEMARANG (SUARABARU.ID) – Di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih berlanjut, kondisi ekonomi Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang resilien.
Pada triwulan I 2026, ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar 5,84% (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61% (yoy).
Kinerja positif ini utamanya ditopang oleh tetap kuatnya konsumsi rumah tangga serta meningkatnya realisasi investasi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M. Noor Nugroho, dalam keterangannya, Kamis 25 Juni 2026, menyampaikan bahwa dari sisi pergerakan harga, inflasi Jawa Tengah pada Mei 2026 terkendali di angka 2,85% (yoy).
Angka tersebut berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,08% (yoy).
“Kinerja positif ini didukung oleh eratnya sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pelaku usaha, perbankan, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan di Jawa Tengah dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar pria yang biasa disapa Pak Nunu ini menjelaskan.
Dalam mendukung pengendalian inflasi daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Tengah bersama TPID terus memperkuat implementasi strategi melalui kerangka 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Beberapa program strategis yang diakselerasi antara lain seperti penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 35 kabupaten/kota serta GPM Mandiri di 32 kabupaten/kota.
Selain itu adapula penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan optimalisasi Jateng Agro Berdikari (JTAB) sebagai offtaker, serta pengembangan outlet pangan.
“Di sisi hulu, BI turut mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan teknologi biosaline dan biochar, pengembangan kelompok unggulan komoditas pangan strategis, hingga dukungan terhadap program swasembada bawang putih di Kabupaten Magelang,” katanya.
Sejalan dengan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan sektor UMKM dilakukan melalui peningkatan kapasitas usaha, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses pembiayaan dan pasar.
Hingga Juni 2026, KPwBI Jawa Tengah telah memfasilitasi berbagai Business Matching pembiayaan pada sejumlah event, seperti sosialisasi BISAID dan CJFACE, yang berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp9,47 miliar.
Selain itu, fasilitasi partisipasi UMKM pada pameran nasional maupun internasional (UMKM Grande, JIF-BW, PADI, IFEX, dan CJFACE) mencatatkan potensi transaksi mencapai Rp23,4 miliar. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM Jawa Tengah sebagai penggerak ekonomi daerah.
Di bidang sistem pembayaran, digitalisasi transaksi di Jawa Tengah terus menunjukkan tren positif. Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS di Jawa Tengah telah mencapai 8,72 juta pengguna dengan 4,65 juta merchant.
Merespons perkembangan tersebut, BI terus memperkuat aspek pelindungan konsumen melalui edukasi, pengawasan, dan koordinasi ketat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, serta anggota SATGAS PASTI.
“Langkah ini dilakukan guna mencegah aktivitas keuangan ilegal, termasuk penyalahgunaan sistem pembayaran. Edukasi juga diperluas melalui Klinik Pelindungan Konsumen yang menyasar masyarakat, mahasiswa, hingga pelaku UMKM,” katanya.
Di sisi lain, BI tetap memastikan ketersediaan uang Rupiah layak edar di seluruh wilayah, termasuk melalui layanan kas di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) seperti di Karimunjawa.
Bank Indonesia juga berkomitmen meningkatkan transparansi dan komunikasi kebijakan kepada masyarakat melalui program literasi kebanksentralan seperti BI Mengajar, kuliah umum di perguruan tinggi, kunjungan sekolah, dan optimalisasi kanal media sosial.
Diseminasi kebijakan juga rutin dilakukan melalui forum koordinasi bersama Pemerintah Daerah, OJK, Kementerian Keuangan, DJPb, BMPD, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
“Kedepan BI Jateng akan terus memperkuat sinergi mutisektor guna menjaga stabilitas harga, mendorong transformasi ekonomi daerah, memperluas digitalisasi sistem pembayaran, memperkuat UMKM, serta meningkatkan literasi ekonomi masyarakat demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
