JAKARTA SUARA BARU.ID – Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif berbuah pengakuan nasional. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menerima penghargaan Top Regional Leader 2026 setelah Jawa Tengah dinilai berhasil menjadi penggerak UMKM dan ekonomi kreatif yang menopang ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.
Penghargaan tersebut diberikan Disway National Network dalam ajang Leadership Forum yang digelar di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Penghargaan diserahkan langsung oleh Founder Disway National Network, Dahlan Iskan.
Usai menerima penghargaan, Ahmad Luthfi mengatakan, capaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus menghadirkan berbagai terobosan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di tengah tantangan dan keterbatasan fiskal.
“Ini menjadi inspirasi bagi seluruh kepala daerah untuk lebih kreatif menciptakan terobosan di tengah tekanan dan keterbatasan fiskal,” kata Luthfi.
Menurutnya, penghargaan tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan bagi pemerintah provinsi, tetapi juga bagi pemerintah kabupaten/kota serta jutaan pelaku UMKM yang selama ini menjadi penggerak ekonomi daerah.
Saat ini, jumlah UMKM di Jawa Tengah mencapai sekitar 4,2 juta unit usaha. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2026, sebanyak 199.781 UMKM telah mendapatkan pembinaan. Jumlah tersebut meningkat 1.001 unit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari total UMKM binaan tersebut, sebanyak 81.595 unit bergerak di sektor produksi, 28.586 unit di bidang pertanian, 67.595 unit di sektor perdagangan, dan 22.005 unit di bidang jasa. Keberadaan UMKM tersebut mampu menyerap sekitar 1,38 juta tenaga kerja.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sektor UMKM melalui berbagai program, mulai dari kemudahan akses permodalan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan usaha, bantuan legalitas usaha, hingga perluasan akses pasar dan digitalisasi pemasaran.
Selain itu, pemanfaatan portal satu data Dinas Koperasi dan UKM serta sistem Silap CSR dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan, kemitraan, dan penerima manfaat dapat dipantau secara transparan dan berkala.
Di sektor pembiayaan, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Tengah telah mencapai Rp361,36 triliun kepada 10,31 juta debitur.
Tak hanya UMKM, pengembangan ekonomi kreatif juga menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat ini, Jawa Tengah telah memiliki 14 Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif) yang ditetapkan pemerintah pusat.
Beberapa daerah yang menonjol di antaranya Kabupaten Grobogan dengan subsektor kuliner, Kabupaten Pati dengan seni pertunjukan, Kabupaten Cilacap dengan animasi, film, dan video.
Sementara itu, Surakarta dan Semarang telah menjadi bagian dari UNESCO Creative City Networks (UCCN) untuk kategori kerajinan dan seni rakyat.
Sebanyak 29 kabupaten/kota di Jawa Tengah juga telah membentuk Komite Ekonomi Kreatif sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif daerah.
Pengembangan creative hub Jateng terus dilakukan dengan fokus pada penguatan infrastruktur digital, optimalisasi ruang kreatif, serta menjawab kebutuhan generasi muda.
“Kita bina UMKM dan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat. Secara tidak langsung ini akan memperkuat ekonomi berbasis desa, kota, hingga provinsi,” ujar Luthfi.
Sementara itu, Dahlan Iskan mengatakan penghargaan Top Regional Leader diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang mampu menghadirkan inovasi dan menjaga efektivitas pembangunan di tengah berbagai tantangan ekonomi.
“Di saat paling sulit, selalu akan lahir kepala daerah yang istimewa. Ini menjadi pembelajaran penting tentang efisiensi dan penentuan skala prioritas pembangunan,” kata Dahlan.
Penghargaan tersebut sekaligus menjadi pengakuan atas upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjadikan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. (*)
