SEMARANG (SUARABARU.ID) – Memasuki bulan ketiga (hingga 31 Maret) tahun 2026, kondisi perekonomian Jawa Tengah terus menunjukkan performa yang resilien atau bangkit.
Di tengah dinamika global, stabilitas indikator makro di wilayah ini tetap terjaga berkat dukungan kebijakan fiskal yang optimal dari Pemerintah Pusat melalui instrumen APBN.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya, menyatakan bahwa APBN terus hadir sebagai instrumen krusial dalam menjaga stabilitas serta mendorong roda aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.
“Kinerja ekonomi Jawa Tengah masih berada pada jalur ekspansi yang kuat. Capaian pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2025 yang menyentuh angka 5,84% (yoy) mencerminkan daya tahan ekonomi daerah yang tetap solid sebagai fondasi kebijakan fiskal ke depan,” ujar Bayu dalam keterangannya.
Dalam Rapat Komite ALCo Regional Jawa Tengah periode realisasi sampai dengan 31 Maret 2026, realisasi pendapatan negara di Jawa Tengah mencapai Rp27,15 triliun, menopang surplus fiskal sebesar Rp1,34 triliun pada akhir Maret 2026.
Hingga akhir Maret 2026, kinerja fiskal tercatat sangat sehat. Pendapatan negara berhasil dihimpun sebesar Rp27,15 triliun atau 20,73% dari target tahunan.
Angka ini ditopang oleh kontribusi Pajak (Rp11,70 T), Bea dan Cukai (Rp13,30 T), serta PNBP (Rp2,22 T). Sementara itu, serapan belanja negara mencapai Rp25,81 triliun, yang terbagi untuk belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD).
Selain angka makro, perbaikan signifikan terlihat pada indikator kesejahteraan sosial. Inflasi pada Maret 2026 tercatat terkendali di level 3,54% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya.
Secara spasial, Kota Tegal mencatat inflasi tertinggi, sedangkan Kabupaten Wonosobo menjadi yang terendah. Kualitas pembangunan manusia juga menunjukkan tren positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,77.
Seiring dengan itu, angka pengangguran terbuka menyusut ke level 4,32% dan tingkat kemiskinan berada pada angka 9,39% dengan Gini Ratio 0,350.
Salah satu sorotan utama adalah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Jawa Tengah, program ini telah menjangkau 9,27 juta penerima manfaat melalui 3.826 satuan pelayanan (SPPG), melampaui target awal sebesar 104%.
Program ini tidak hanya berfokus pada nutrisi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja bagi 164 ribu orang. Hingga Maret 2026, total realisasi anggaran untuk program strategis ini telah mencapai Rp2,68 triliun.
Dukungan terhadap UMKM melalui pembiayaan KUR dan UMi juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat agresif. Penyaluran KUR tumbuh 9,21% (yoy) mencapai Rp12,45 triliun, sementara pembiayaan UMi melonjak drastis sebesar 230,31% (yoy) menjadi Rp475,78 miliar.
“Hal ini mengindikasikan geliat ekonomi akar rumput yang semakin kuat dan akses permodalan yang semakin luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah,” katanya.
Hery Priyono
