SEMARANG (SUARABARU.ID) – Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Semarang, Kementerian Hukum, terus mengakselerasi transformasi layanan publik berbasis digital melalui inovasi ruang konsultasi widyaiswara secara online.
Terobosan ini menjadi salah satu unggulan dalam upaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 2026, melanjutkan capaian prestisius sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak 2020.
Suasana evaluasi internal pada Jumat (24/4/2026) di auditorium lantai 2 Gedung A Bapelkum Semarang terasa dinamis dan penuh optimisme. Tim Penilai Internal (TPI) menguji secara komprehensif berbagai inovasi layanan yang dihadirkan, termasuk efektivitas digitalisasi dalam menjawab tantangan pelayanan lintas wilayah yang semakin kompleks.
Kepala Bapelkum Semarang, Rinto Gunawan Sitorus, menegaskan pentingnya integrasi layanan melalui portal “One Bapelkum Semarang”. Portal ini dirancang sebagai simpul utama pelayanan, menghadirkan efisiensi dan kemudahan akses bagi ASN maupun masyarakat dalam satu ekosistem digital terpadu.
Menurut Rinto, inovasi bukan sekadar pemenuhan indikator penilaian, melainkan kebutuhan nyata organisasi dalam merespons tuntutan zaman. Dengan sumber daya yang relatif terbatas, yakni hanya 20 pegawai, Bapelkum Semarang dituntut mampu menjangkau wilayah kerja luas yang mencakup 11 provinsi dan melayani lebih dari 1.400 ASN Kementerian Hukum di wilayah kerja.
Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah fitur “Konsultasi Widyaiswara” yang dikembangkan oleh Dr. Muh Khamdan. Terinspirasi dari platform layanan kesehatan digital Halodoc, layanan ini menghadirkan konsultasi daring yang mudah diakses, cepat, dan responsif.
Melalui fitur ini, ASN maupun masyarakat dapat berkonsultasi terkait pengembangan kompetensi, konsep corporate university, hingga penguatan kapasitas kelembagaan. Layanan ini tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi juga menghasilkan data strategis yang dimanfaatkan untuk Analisis Kebutuhan Pengembangan (AKP).
Lebih jauh, data dari konsultasi tersebut menjadi dasar pembentukan community of interest (CoI) atau kelompok belajar berbasis minat. Pendekatan ini memungkinkan pembelajaran yang lebih terarah dan kontekstual, sekaligus memperkuat budaya berbagi pengetahuan di lingkungan birokrasi.
Tak berhenti di situ, inovasi ini juga mendorong integrasi antara manajemen pengetahuan dengan praktik terbaik (best practices). Dokumentasi tacit knowledge yang selama ini tersebar kini dihimpun dalam repositori digital, yang kemudian dihubungkan dengan berbagai agenda pengembangan corporate university secara sistematis.
Dengan pendekatan yang mengedepankan aksesibilitas dan interkoneksi, Bapelkum Semarang menunjukkan bahwa transformasi birokrasi bukan sekadar jargon, melainkan kerja nyata yang berdampak. Inovasi ruang konsultasi widyaiswara online menjadi bukti bahwa pelayanan publik yang adaptif dan berbasis kebutuhan dapat tumbuh bahkan dari organisasi dengan sumber daya terbatas, namun berkomitmen tinggi terhadap kualitas layanan.
Septiana W.
