BLORA (SUARABARU.ID) – Alokasi Dana Desa (DD) di Kabupaten Blora tahun 2026 turun drastis hingga 65 persen. Dari sebelumnya sekitar Rp256 miliar pada 2025, kini hanya tersisa sekitar Rp87,4 miliar.
Penurunan tajam ini berdampak langsung pada 271 desa yang harus menyesuaikan rencana pembangunan mereka. Kondisi tersebut memaksa pemerintah desa untuk lebih selektif dalam menggunakan anggaran. Sejumlah program yang telah direncanakan terancam ditunda, bahkan dibatalkan, karena keterbatasan dana.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora, Yayuk Windrati, menegaskan bahwa desa harus segera menyusun ulang prioritas pembangunan.
“Pagu penerimaan DD menurun tajam dari tahun sebelumnya, sehingga desa harus membuat skala prioritas,” ujar Yayuk, Rabu (22/04/2026).
Yayuk menjelaskan, berkurangnya Dana Desa Reguler akan berpengaruh pada pelaksanaan berbagai kegiatan, termasuk pembangunan infrastruktur yang sebelumnya telah dirancang.
“Semua memang merasakan dampaknya. Kades harus lakukan pemetaan proyek atau rencana apa yang akan terganggu dari pengalihan itu,” tegas Yayuk.
Baca juga Pendaftaran Turnamen Bulu Tangkis Hundred Hoo Haa Cup Dibuka Hingga 24 Mei 2026
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keuangan Desa PMD Blora, Suwiji, menyebut penurunan ini merupakan dampak kebijakan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
“Penurunannya sangat luar biasa, kini masing-masing desa menerima antara Rp215 juta hingga Rp373 juta di tahun ini,” jelas Suwiji.
Suwiji mencontohkan, sejumlah desa mengalami penurunan signifikan. Desa Ngadipurwo yang sebelumnya menerima sekitar Rp700 juta, kini hanya memperoleh Rp215 juta. Sementara Desa Mendenrejo yang sempat mendapat lebih dari Rp2 miliar, tahun ini hanya sekitar Rp373 juta.
“Artinya ada penurunan yang cukup signifikan di setiap desa,” tambah Suwiji.
Dampak pemangkasan anggaran ini langsung dirasakan di tingkat desa. Kepala Desa Pelem, Kecamatan Jati, Suyoto mengaku, pihaknya sudah menerima pemberitahuan dan mulai menyesuaikan anggaran.
“Sudah tahu bakal turun, dana desa sekarang tinggal di bawah Rp400 jutaan. Kita dari pihak desa hanya bisa mengalokasikan dana sesuai kebutuhan saja,” ucap Suyoto.
Menurutnya, kondisi ini membuat desa hanya bisa fokus pada kebutuhan paling mendesak. “Dana sebesar itu hanya digunakan untuk hal-hal yang urgent saja. Untuk fisik memang masih ada meskipun nilainya kecil,” imbuh Suyoto.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Pilang, Suyatno. Ia menilai, selain berdampak pada pembangunan, penurunan Dana Desa juga menjadi tantangan dalam komunikasi dengan masyarakat.
“Memberi pengertian kepada warga itu jauh lebih berat. Mereka akan membandingkan tahun sebelumnya jika tahun ini tidak ada pembangunan fisik yang berarti,” kata Suyatno.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kebijakan tersebut agar alokasi Dana Desa kembali meningkat di tahun mendatang. “Semoga tahun depan DD bisa naik lagi untuk fisiknya. Kami yakin harapan ini juga dirasakan oleh semua kepala desa,” pungkas Suyatno.
El Nyunanto
