BLORA (SUARABARU.ID) — Lembaga Pendamping Perhutanan Sosial Perkumpulan Rejo Semut Ireng Kabupaten Blora menyelenggarakan Halal Bihalal, di pendopo rumah dinas Bupati Blora, Senin 6 April 2026.
Hadir Bupati Blora, Direktur Pengendalian Perhutanan Sosial, Marcus Oktavianus Susatyo, Forkopimda Blora, Balai PSKL Yogyakarta, Wahyudi Ardhyanto, Ketua Umum Perkumpulan Rejo Semut Ireng, R. Paulus Ekanto, Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Rejo Semut Ireng, Mul Giyanto, M.R., serta Kepala DP4 Kabupaten Blora.
Bupati Blora, Arief Rohman menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani hutan.
“Sebagaimana diketahui, hampir separuh wilayah Kabupaten Blora terdiri dari kawasan hutan. Potensi besar ini diharapkan mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blora,” ujar Bupati Blora.
Sejalan dengan hal tersebut, lanjut Bupati Blora, Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen penuh mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Blora merupakan produsen jagung terbesar kedua di Jawa Tengah dengan luas lahan mencapai hampir 83.000 hektare,” ungkap Bupati Blora.
Dengan tekad yang kuat, kata Bupati Blora, pemerintah daerah mengajak seluruh elemen, termasuk Perkumpulan Semut Ireng dan Kelompok Tani Hutan, untuk bersinergi meningkatkan produktivitas jagung demi kesejahteraan bersama.
“Kita tentunya mendukung apa yang menjadi program dari Bapak Presiden terkait dengan ketahanan pangan, bahwa Blora ini penghasil jagung terbesar kedua, kita luasan lahannya hampir 83.000 hektare,” jelas Bupati Blora.
Bupati Blora berharap dengan tekad bersama kaitannya dengan jagung ini, dengan dukungannya dari teman-teman Semut Ireng, nanti bisa ditingkatkan luasan lahan pertanian jagung.
“Tidak hanya 83.000, tapi bisa meningkat sampai 100.000 hektare kalau bisa dan kita ingin nanti ada pendampingan juga dari hulu sampai hilir, bagaimana soal bibitnya, soal pupuknya, dan sampai nanti setelah pasca panen ini hilirisasinya seperti apa,” imbuh Bupati Blora.
Terlebih dengan adanya wacana dari Kementerian Pertanian terkait kemungkinan produksi bio-ethanol yang ada di Kabupaten Blora. Pihaknya ingin agar dinas-dinas terkait bekerja sama dengan Kementerian terkait untuk melakukan pemetaan kaitannya dengan Perhutani, dengan perhutanan sosial, imbuh Bupati Blora.
“Muaranya adalah untuk para petani, terutama yang ada di KTH. Nanti dipetakan, dibuat semacam pokja untuk memetakan ini. Jadi biar antara satu dengan yang lain, antara Perhutani ini dengan perhutanan sosial ini, tidak ada dikotomi. Satu dan yang lain Saling bisa berjalan. Tentunya patokannya adalah aturan yang ada,kita harmonisasi,” kata Bupati Blora.
Kudnadi Saputro
