SEMARANG (SUARABARU.ID)– Ruang widyaiswara Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Semarang, Kementerian Hukum, pagi itu terasa lebih hidup dari biasanya. Di hadapan layar komputer, Dr. Muh Khamdan mengikuti jalannya Halal bi Halal yang diselenggarakan Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI). Meski tidak hadir secara fisik di Jakarta, keterhubungan digital menghadirkan suasana yang nyaris tanpa sekat.
Acara yang dipusatkan di Aula Pusdiklat Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, menjadi titik temu para widyaiswara dari berbagai instansi. Tema yang diusung, merajut silaturahmi dan menguatkan kebersamaan menuju Indonesia Emas 2045. Terdengar normatif, namun terasa relevan di tengah tantangan transformasi birokrasi.
Dr. Muh Khamdan tampak mencermati setiap sesi. Sesekali ia menunduk, menuliskan catatan di buku kecil di sampingnya. Bagi widyaiswara, forum semacam ini bukan sekadar seremoni pasca-Idul Fitri, melainkan ruang untuk menyelaraskan arah profesi di tengah perubahan yang kian cepat.
Ketua Umum DPP APWI, Sugihardjo, membuka acara dengan penekanan pada pentingnya soliditas profesi. Ia menyebut widyaiswara sebagai simpul strategis dalam membentuk aparatur sipil negara yang tidak hanya kompeten, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman.
Di aula utama, Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Mochamad Mulyono, berbicara tentang urgensi peningkatan kualitas pembelajaran aparatur. Menurut dia, keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada efektivitas proses belajar yang dirancang dan dijalankan oleh widyaiswara.
Pandangan serupa disampaikan oleh Direktur di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Yogi Suwarno, Ph.D. Ia menyoroti kebutuhan transformasi metode pembelajaran ASN yang lebih inovatif dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika global.
Di ruangannya di Semarang, Dr. Khamdan menyimak dengan saksama. Baginya, tuntutan inovasi bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Widyaiswara dituntut untuk tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi fasilitator pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan riil birokrasi. Suasana kemudian bergeser menjadi lebih cair ketika sesi halal bi halal dimulai. Para peserta saling menyapa, bertukar ucapan maaf, dan berbagi harapan. Momentum ini menghadirkan dimensi emosional yang kerap luput dalam forum-forum formal.
Namun di balik kehangatan itu, terselip kesadaran kolektif tentang tantangan yang dihadapi. Reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, hingga tuntutan akuntabilitas menempatkan widyaiswara pada posisi yang semakin strategis, sekaligus menuntut kesiapan yang lebih besar.
Kegiatan ini, pada akhirnya, menjadi ruang konsolidasi profesi. Para widyaiswara dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyatukan perspektif dan memperkuat komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur.
Bagi Dr. Muh Khamdan, Halal bi Halal ini bukan sekadar tradisi tahunan. Ia adalah pengingat bahwa di balik setiap proses pembelajaran ASN, ada tanggung jawab besar untuk membentuk wajah birokrasi masa depan, yang profesional, berintegritas, dan mampu membawa Indonesia menuju 2045 dengan lebih percaya diri.
Hadepe
