JEPARA (SUARABARU.ID.) — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jepara kembali menjadi perhatian publik setelah beredarnya video dan foto yang memperlihatkan kondisi makanan yang diduga tidak layak konsumsi yang diterima oleh sejumlah siswa di beberapa sekolah.
Menu bandeng presto yang dibagikan kepada siswa di SMP Negeri 1 Jepara, SMK Negeri 1 Jepara, SDN 2 Ujungbatu, SDN 3 Ujungbatu, serta SMPN 4 Jepara dilaporkan dalam kondisi rusak. Sejumlah siswa menemukan ikan tersebut diduga telah berbelatung dan berjamur ketika membuka paket makanan.
Peristiwa ini terjadi pada Rabu, 5 Maret 2026. Temuan tersebut kemudian direkam oleh siswa dan menyebar luas di media sosial hingga menimbulkan reaksi dari masyarakat yang mempertanyakan kualitas makanan dalam program MBG.
Menu makanan tersebut diketahui berasal dari dapur penyedia layanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah Kecamatan Jepara Utara. Setelah kejadian tersebut menjadi viral, pihak penyedia layanan mengakui adanya kelalaian dalam proses penyediaan makanan dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
Kasus ini langsung mendapat perhatian cepat dari Pemerintah Kabupaten Jepara. Program MBG di Jepara berada di bawah pengawasan Satgas Percepatan MBG Kabupaten Jepara yang dipimpin oleh Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar.
Saat dikonfirmasi oleh media, Gus Hajar membenarkan kejadian tersebut.
“Kami sudah melakukan konfirmasi dan memang benar kejadian itu terjadi,” ujarnya pada Jumat (6/3/2026).
Ia menegaskan bahwa munculnya makanan yang tidak layak konsumsi dalam program MBG merupakan bentuk kelalaian yang tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut kesehatan para pelajar.
Menurutnya, bahan makanan yang disuplai dari pihak ketiga seharusnya melewati proses pengawasan yang ketat sebelum disajikan kepada penerima manfaat.
Sebagai tindak lanjut, Satgas MBG Jepara akan mengirimkan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait evaluasi terhadap dapur penyedia makanan tersebut. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah penghentian operasional sementara untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh.
Selain itu, pengawasan terhadap distribusi makanan juga akan diperketat. Pemerintah daerah berencana mewajibkan setiap paket makanan MBG dilengkapi label informasi yang memuat tanggal penyajian, rincian menu, harga makanan, jumlah porsi, serta kandungan nilai gizi.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa tetap terjaga.
Insiden ini menjadi pengingat penting bahwa program pemenuhan gizi bagi anak-anak harus dijalankan dengan standar keamanan pangan yang tinggi. Makanan yang disajikan kepada pelajar harus melalui proses pengolahan yang higienis dan pengawasan yang ketat.
Masyarakat pun berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan gizi generasi muda, bukan justru menimbulkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat.
Hadepe – ratuandayani
