blank
Pantauan Komisi IX DPR RI di Magelang menemukan paket MBG yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan. Foto : SB/dok Humas Komisi IX DPR RI

MAGELANG (SUARABARU.ID)-DPR RI Komisi IX melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra kerja Komisi IX DPR RI.

Evaluasi ini dilakukan berdasarkan hasil kunjungan lapangan dan monitoring di sejumlah satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, Komisi IX dalam hal ini Vita Ervina menemukan adanya ketidaksesuaian antara kriteria pemenuhan gizi anak sekolah dan pelaksanaan anggaran menu.

Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, SE MBA menjelaskan bahwa secara kebijakan, anggaran per porsi telah ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 untuk porsi besar dan Rp 8.000,00 untuk porsi kecil.

Namun, hasil pengawasan di lapangan menunjukkan bahwa menu yang diberikan belum sepenuhnya mencerminkan pemanfaatan anggaran tersebut secara optimal.

Temuan Lapangan

blank
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina yang ikut melakukan pantauan distribusi paket MBG di Magelang. Foto : SB/dok Humas Komisi IX DPR RI

“Secara anggaran, porsi besar dialokasikan Rp 10.000,00 dan porsi kecil Rp 8.000,00. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, kami menemukan bahwa menu yang disajikan masih belum sepenuhnya membelanjakan alokasi anggaran tersebut, sehingga berdampak pada kualitas dan kelengkapan gizi makanan,” ujar Vita Ervina, setelah melakukan monitoring ke salah satu sekolah di Magelang pada Jumat (27/2/2026) kemarin.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi nilai manfaat program MBG bagi anak sekolah, terutama dalam pemenuhan gizi seimbang sesuai kebutuhan usia.

“Program ini tidak hanya soal tersalurnya makanan, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Ini yang perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama,” jelas Vita Ervina kepada awak media di Posko Vita Ervina Center Magelang, Sabtu (28/2/2026) pagi.

Vita, sapaan akrab Vita Ervina, mendorong BGN untuk melakukan evaluasi teknis dan pengawasan lebih ketat, termasuk memastikan bahwa anggaran per porsi dibelanjakan secara proporsional, transparan dan akuntabel sesuai dengan perencanaan menu yang telah ditetapkan.

“Kami berharap BGN dapat segera melakukan penyesuaian dan perbaikan agar pelaksanaan Program MBG di lapangan sejalan dengan kebijakan anggaran dan standar gizi yang telah ditetapkan,” tegas Vita.

Pihaknya juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan serta memperkuat sinergi dengan BGN demi memastikan keberhasilan program MBG dan pemenuhan hak gizi anak sekolah di seluruh Indonesia.

Muharno Zarka