Selain layanan bantuan hukum, Delmawati mendorong agar Posbankum juga berfungsi sebagai pusat edukasi hukum masyarakat. Ia menilai edukasi mengenai perkawinan dan keluarga perlu diperkuat untuk mencegah munculnya konflik hukum di kemudian hari.
“Selain empat layanan utama Posbankum, saya kira edukasi hukum, khususnya terkait perkawinan, penting diberikan kepada warga. Ini bagian dari mitigasi risiko agar konflik rumah tangga tidak berujung pada perceraian,” katanya.
Delmawati juga mengingatkan pentingnya tata kelola administrasi Posbankum, terutama pelaporan layanan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Kemenkum.
“Kami harap desa konsisten menginput laporan layanan Posbankum. Kalau ada kendala, silakan berkoordinasi dengan Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah. Pendampingan akan terus kami lakukan,” imbuhnya.
Salah satu warga penerima layanan Posbankum Desa Bejalen, Ely, mengaku terbantu dalam penyelesaian persoalan dokumen persyaratan perceraian. Pendampingan yang diberikan Posbankum membuat proses yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.
Bagi Delmawati, keberadaan Posbankum desa merupakan wajah kehadiran negara di tingkat paling dekat dengan masyarakat. “Kalau Posbankum berjalan, berarti akses keadilan itu nyata,” katanya.
Ning S
