SEMARANG (SUARABARU.ID) – Upaya membangun birokrasi yang adaptif dan ramah teknologi kembali diteguhkan melalui kelas digital Pelatihan Dasar (Latsar) Agenda 2 yang digelar Selasa, 3 Februari 2026. Dalam forum yang mempertemukan ASN muda dan dosen muda ini, transformasi smart governance diposisikan bukan sekadar digitalisasi prosedur, melainkan perubahan cara berpikir birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik dan dinamika zaman.
Kegiatan yang berlangsung selama sepekan, sejak 29 Januari hingga 3 Februari 2026, diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kelas digital ini diikuti delapan dosen lektor dari berbagai perguruan tinggi negeri sebagai bagian dari penguatan kapasitas ASN muda dan sivitas akademika dalam tata kelola pemerintahan modern.
Dr. Muh Khamdan, widyaiswara Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Semarang, Kementerian Hukum, yang bertindak sebagai fasilitator Agenda 2, menekankan bahwa nilai adaptif harus menjadi fondasi etos kerja aparatur negara. Adaptif, menurutnya, berarti terbuka terhadap inovasi, cepat membaca perubahan, dan mampu memanfaatkan teknologi, termasuk artificial intelligence (AI), secara etis dan ramah untuk memperkuat pelayanan publik.
Pembelajaran virtual dari ruang Widyaiswara Bapelkum Semarang dan peserta Latsar Kemendiktisaintek, 3/2/2026. Foto: Hadepe
Khamdan menegaskan, AI bukan ancaman bagi birokrasi, melainkan alat bantu strategis untuk meningkatkan kualitas kebijakan, efisiensi layanan, dan akuntabilitas kinerja. “ASN muda dan dosen muda harus menjadi pionir pemanfaatan AI yang manusiawi, mendukung pengambilan keputusan, bukan menggantikannya,” ujarnya dalam sesi refleksi kelas digital.
Semangat tersebut mendapat respons positif dari para peserta. Dwi Ismayati, dosen kefarmasian dari Universitas Lampung, melihat AI sebagai peluang untuk memperkuat riset dan layanan akademik bidang farmasi. Dengan potensi sumber daya pengobatan Indonesia yang besar, ia meyakini teknologi cerdas dapat membantu pemetaan riset, pengembangan obat, serta pelayanan akademik yang lebih presisi dan cepat.
Sementara itu, Rozi Afdi, dosen bidang pertambangan dari Institut Teknologi Sumatera, menilai pembelajaran adaptif berbasis AI menjadi keniscayaan. Ia tertantang menghadirkan layanan akademik yang responsif terhadap kebutuhan mahasiswa, termasuk penggunaan AI untuk simulasi, analisis data tambang, dan penguatan literasi teknologi secara kritis.
Perspektif layanan publik juga ditekankan oleh Khairunnisa Noviantari dari Politeknik Negeri Lampung. Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi menjalankan fungsi layanan negara melalui Tri Dharma. Karena itu, pemanfaatan AI harus diarahkan untuk mendukung proses kreatif, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Komitmen serupa disampaikan Zahara Nurfatihah, dosen biomedika fakultas kedokteran. Ia menilai penguatan nilai adaptif dan kompeten melalui teknologi cerdas penting untuk meningkatkan mutu keilmuan kedokteran sekaligus membangun kepercayaan publik. Bagi Zahara, AI dapat membantu riset dan layanan kesehatan, asalkan tetap berpijak pada etika dan kepentingan kemanusiaan.
Melalui kelas digital ini, nilai adaptif dipahami sebagai kemampuan menjembatani teknologi dan kemaslahatan publik. ASN muda dan dosen muda didorong tidak hanya melek AI, tetapi juga bijak dan ramah dalam penggunaannya—menjadikan teknologi sebagai sarana mempercepat pelayanan, bukan menambah jarak dengan masyarakat.
Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan ekspektasi publik yang kian tinggi, pelatihan ini menjadi penanda bahwa masa depan smart governance bertumpu pada sumber daya manusia yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi solusi. Dari ruang kelas digital, komitmen itu diharapkan menjalar ke praktik birokrasi sehari-hari, membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Hadepe
